NEWSNUSANTARA BERAU- Rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 berlangsung di ruang rapat DPRD Berau, Selasa (31/3/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua II Sumadi, serta dihadiri Wakil Bupati Berau Gamalis, anggota dewan, dan jajaran OPD.
Dalam forum tersebut, Gamalis memaparkan kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025. Ia menyebut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,07 triliun atau 94,57 persen dari target Rp5,36 triliun.
“Pendapatan daerah 2025 terealisasi Rp5,07 triliun berkat kerja bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, LKPJ 2025 menjadi laporan akhir pelaksanaan RPJMD 2021–2026 yang mencakup capaian pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatan kepala daerah.
Secara makro, jumlah penduduk meningkat dari 299.055 jiwa pada 2024 menjadi 308.020 jiwa pada 2025. Tingkat kemiskinan turun dari 5,08 persen menjadi 4,44 persen, sementara IPM naik dari 77,17 menjadi 77,72 dan menempatkan Berau di peringkat keempat Kalimantan Timur.
Namun, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan tajam dari 7,28 persen pada 2024 menjadi 2,48 persen pada 2025, menjadikan Berau sebagai daerah dengan pertumbuhan terendah kedua di provinsi tersebut.
“Perlambatan ini menuntut penguatan sektor unggulan dan peningkatan investasi,” kata Gamalis.
Ia menambahkan, struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 48,11 persen terhadap PDRB, meski sektor tersebut terkontraksi 0,45 persen pada 2025.
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp50,81 triliun menjadi Rp51,30 triliun, sedangkan PDRB per kapita turun tipis dari Rp194,08 juta menjadi Rp193,39 juta. Di akhir penyampaiannya, Gamalis menyerahkan evaluasi LKPJ kepada DPRD.
“Evaluasi kami serahkan sepenuhnya kepada DPRD untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Dedy Okto Nooryanto menegaskan DPRD akan mengkaji LKPJ secara menyeluruh, terutama pada sektor yang mengalami perlambatan.
“Seluruh capaian dan kekurangan akan kami cermati, khususnya perlambatan ekonomi,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan, termasuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
“Strategi penguatan sektor nonpertambangan harus diperjelas,” tambahnya.
Selanjutnya, DPRD akan membahas LKPJ bersama komisi-komisi sebelum menyusun rekomendasi resmi bagi pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini akan menjadi bahan perbaikan pembangunan ke depan,” pungkasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
