NEWESNUSANTARA,SENDAWAR–Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan meresmikan halte kendaraan umum yang dibangun PT Gunung Bara Utama (GBU) di area lokasi SMPN 2, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok. Peresmian sekaligus penghibahan halte ke Pemda Kubar.
Peresmian tersebut berlangsung di Balai Agung Aji Tullur Jejangkat (ATJ) Rabu (17/3) kompleks perkantoran Pemkab Kubar yang dihadiri Kadis ESDM Provinsi Kaltim Christianus Benny, PJ Asisten II Nopandel serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh perwakilan tambang batu bara di Kubar.
Yapan mengatakan, halte yang di bangun oleh PT GBU bisa digunakan untuk kendaraan umum, selain untuk bus karyawan GBU bisa juga untuk bus sekolah pelajar.
“Ya ini contoh dari PT GBU buat perusahaan yang lain,” kata FX Yapan.Ia menegaskan, halte tersebut tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain selain GBU, agar perusahaan tambang yang lain ikut membangun halte di 8 titik yang sudah disepakati pemda. Ia berharap semua perusahaan segera membuat halte untuk antar jemput karyawannya, agar supaya busnya tidak stop di sembarang tempat dan mengganggu arus lalu lintas.
“Saat ini perusahaan tambang yang lain tidak boleh memakai halte yg di bikin GBU, kecuali nanti semuanya sudah bikin halte baru bisa digunakan sama-sama,” tegas Yapan.
Ia mengaku sulit awasi program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang maupun kelapa sawit lantaran hampir semua kewenangan kini berpindah ke provinsi, padahal CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari usaha mereka.
“Kami berencana membentuk tim pengawas CSR dengan menggandeng Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim,” kata Yapan.
Ia mengungkapkan saat penandatanganan kerja sama antara sejumlah instansi dengan PT GBU, bahwa selama ini pemerintah daerah tidak mengetahui seberapa besar dana CSR yang ada, dan berapa yang sudah terealisasi
“Selama ini kita di daerah tidak tau dan hampir tidak jelas program CSR dari perusahaan tambang pengeruk emas hitam tersebut,” ungkapnya.
Lanjut Yapan, setidaknya ada 10 kecamatan di Kutai Barat yang memiliki area konsesi tambang batu bara yang dikelola puluhan perusahaan, dan setiap tahun ribuan ton batu bara keluar dari bumi Sendawar.
“Kita berharap semua perusahaan tambang yang ada tidak hanya mencari untung dari sumber daya alam di Kubar ini tetapi ikut bertanggung jawab terhadap daerah ini baik dibidang Pendidikan, Kesehatan maupun pertanian,”ungkapnya.
“Kita melihat di suatu desa apa yang perlu di prioritaskan, kalau penduduknya petani ya kita prioritaskan pertaniannya,”ungkapnya.
Dijelaskan Belly, selama ini yang sangat fokus dan prioritas dari program PT GBU adalah pendidikan dan kesehatan, untuk kesehatan ini di fokuskan di tahun 2020 – 2021 di masa pandemi covid 19, dan yang ketiga kemandirian ekonomi dan pendapatan riel, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat melalui bidang pertanian hervik, hedroponik, perikanan dan sebagainya.
“Kita ada sepuluh kampung binaan di ring satu ini,”ujar Belly.
Ia menjelaskan, dari sepuluh kampung terdiri dari tiga kecamatan, mulai dari Kecamatan Nyuatan ada dua desa binaan Jontai dan Sembuan, Kecamatan Damai ada lima, Mantar, Muara Tokong, Lumpat Dahuq, Sempan dan Jengan Danum, dan Kecamatan Melak ada tiga, Empakuq, Bunyut, Empas. (rm-1/beb)
Sementara itu pimpinan PT GBU Belly Seno mengatakan, selain membuat halte, program CSR dari PT GBU mengacu kepada rencana induk sesuai Kepmen ESDM Nomor 1824 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, ada pendidikan, kesehatan, pendapatan, pengembangan ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, lingkungan hidup dan infrastruktur.
“Jadi program CRS GBU Kita mengacu kepada 8 kepmen ini,” jelas Belly.
Ia menuturkan, 8 program tersebut yang di terapkan dan di kembangkan kepada desa–desa binaan dari PT GBU baik di ring satu, dua dan tiga yang berada di Kubar.
Sumber:Siberindo.co
