NEWSNUSANTARA BERAU- Penurunan harga batu bara di pasar global mulai memunculkan kekhawatiran di Kabupaten Berau. Kondisi tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Isyarat pengurangan tenaga kerja itu bahkan telah disampaikan sejumlah perusahaan tambang dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Berau beberapa hari lalu. Dalam forum tersebut, pihak perusahaan mengakui efisiensi tenaga kerja bisa menjadi langkah yang ditempuh jika tren pelemahan harga komoditas terus berlanjut.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai situasi tersebut perlu segera direspons secara serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan strategi jangka panjang agar ekonomi daerah tidak terlalu bergantung pada sektor tambang.
Menurut Subroto, potensi PHK dalam skala besar harus diantisipasi sejak awal. Jika benar terjadi, dampaknya diperkirakan akan langsung terasa pada meningkatnya angka pengangguran di daerah.
Subroto juga mengingatkan perusahaan tambang agar tetap memprioritaskan pekerja lokal dalam situasi apa pun, termasuk jika kebijakan pengurangan tenaga kerja harus dilakukan.
“Kalau sampai ada PHK massal, saya minta perusahaan tetap menempatkan tenaga kerja lokal sebagai prioritas,” ujarnya, Rabu (12/3/2026).
Ia menambahkan, pekerja lokal yang telah memiliki kemampuan dan pengalaman seharusnya diberi kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Misalnya, pekerja yang sebelumnya berstatus helper atau karnet dapat dipromosikan menjadi operator apabila dinilai telah memenuhi kualifikasi.
Menurut Subroto, kebijakan efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk lebih banyak memberhentikan tenaga kerja lokal dibandingkan pekerja dari luar daerah.
“Jangan sampai yang justru paling banyak terdampak adalah orang lokal, sementara tenaga kerja dari luar daerah tidak ikut tersentuh,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti komposisi tenaga kerja lokal di sektor tambang yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Saat ini, rata-rata pekerja lokal di perusahaan tambang disebut berkisar 60 persen.
Subroto berharap perusahaan dapat meningkatkan proporsi tersebut hingga mencapai sekitar 80 persen. Dengan komposisi yang lebih besar, ia menilai dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat Berau dapat lebih terkendali jika terjadi gejolak di sektor pertambangan.
Selain mendorong tanggung jawab perusahaan, Subroto juga mengajak masyarakat untuk mulai membuka pandangan terhadap sektor pekerjaan lain di luar tambang.
Selama ini, kata dia, sektor perkebunan sebenarnya memiliki peluang kerja yang cukup besar. Namun, banyak masyarakat yang kurang tertarik karena menganggap pekerjaan di tambang lebih menjanjikan.
“Faktanya sekarang, sektor kebun juga kesulitan mencari tenaga kerja. Karena banyak yang menganggap kerja di tambang lebih menarik,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, tidak sedikit pekerja dari luar daerah yang justru datang ke Berau untuk bekerja di sektor perkebunan.
“Kalau orang dari luar saja mau bekerja di kebun, seharusnya masyarakat lokal juga bisa melihat peluang itu,” kata Subroto.
Lebih jauh, ia menilai pengembangan industri hilirisasi menjadi langkah penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Sebagai contoh, Subroto menyoroti potensi besar komoditas kelapa sawit di Berau. Saat ini, ribuan ton crude palm oil (CPO) setiap hari dikirim keluar daerah tanpa melalui proses pengolahan di tingkat lokal.
Menurutnya, jika Berau memiliki industri pengolahan sendiri, seperti pabrik minyak goreng atau produk turunan lainnya, peluang penyerapan tenaga kerja akan terbuka jauh lebih besar.
“Kalau CPO itu diolah langsung di Berau, misalnya jadi minyak goreng atau produk turunan lainnya, lapangan kerja yang tercipta bisa mencapai ribuan orang,” tuturnya.
Karena itu, Subroto menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi harus menjadi agenda serius pemerintah daerah. Ia menilai langkah tersebut penting agar Berau memiliki sumber pertumbuhan ekonomi baru ketika sektor tambang tidak lagi menjadi penopang utama.
“Sejak lama kami di DPRD sudah mengingatkan bahwa hilirisasi industri sangat penting untuk masa depan ekonomi Berau,” tutupnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
