NEWSNUSANTARA BERAU- Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah kota dan kampung di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan.
Ketua DPRD, Dedy Okto, mendesak pemerintah daerah agar mulai mengarahkan prioritas pembangunan ke wilayah perkampungan pada tahun anggaran 2027, menyusul masih banyaknya akses jalan yang rusak dan belum tertangani.
Dedy mengungkapkan, laporan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di kampung terus berdatangan, terutama soal jalan yang sulit dilalui. Ia menilai, perhatian pembangunan selama ini masih lebih banyak terpusat di kawasan perkotaan.
“Keluhan soal jalan rusak ini hampir setiap waktu kami terima dari masyarakat kampung. Sementara di kota, infrastrukturnya sudah jauh lebih baik dan layak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan ke depan harus lebih berpihak pada wilayah yang tertinggal. Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, kesenjangan antarwilayah akan semakin lebar.
“Jangan sampai masyarakat di kampung merasa tertinggal terus. Pemerataan itu harus benar-benar dirasakan. Kalau bisa di 2027, kita fokuskan pembangunan ke kampung,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti kondisi infrastruktur di Kecamatan Tabalar. Akses jalan dari jembatan menuju permukiman nelayan di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, padahal menjadi jalur utama aktivitas warga sehari-hari.
“Di Tabalar itu, dari jembatan ke perkampungan nelayan kondisinya rusak berat. Padahal itu akses vital bagi warga,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung kawasan poros Pegat Bukur yang mencakup tiga kampung dan rawan longsor. Tak hanya itu, kondisi Jembatan Segah turut menjadi perhatian karena dinilai sudah membahayakan pengguna jalan.
“Beberapa titik seperti Pegat Bukur rawan longsor, dan Jembatan Segah juga perlu perhatian serius. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Dedy mengingatkan, jika tidak segera diperbaiki, kerusakan infrastruktur tersebut dapat menimbulkan risiko yang lebih besar bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera menyusun prioritas anggaran perbaikan untuk tahun 2027.
“Pemerintah harus hadir sampai ke kampung-kampung. Jangan hanya pembangunan di kota yang terlihat,” pungkasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
