NEWSNUSANTARA BERAU- Gelombang pensiun pejabat di lingkungan Pemkab Berau dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan kekosongan pada sejumlah posisi strategis. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terkait kesiapan sumber daya aparatur untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena hingga kini ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang siap mengisi jabatan, khususnya di level kepala dinas, masih terbatas. Padahal, posisi tersebut memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, mengingatkan agar proses pengisian jabatan tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang. Menurutnya, setiap posisi penting harus diisi oleh figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.
“Pengisian jabatan tidak boleh asal-asalan. Harus benar-benar dipastikan yang terpilih memiliki kemampuan dan layak menduduki posisi tersebut,” tegasnya.
Ia juga mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau untuk lebih cermat dalam melakukan seleksi. Selain itu, proses penentuan pejabat baru harus berjalan sesuai ketentuan serta dilakukan secara transparan.
Di sisi lain, keterbatasan jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon II menjadi tantangan tersendiri. Baik dari sisi kepangkatan maupun pengalaman kerja, kandidat yang tersedia dinilai masih belum mencukupi kebutuhan.
“Kalau memang belum memenuhi syarat, tentu tidak bisa dipaksakan. Tapi ini harus menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.
Grace menilai, upaya pembinaan ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak dini. Hal ini penting untuk mencetak calon-calon birokrat yang siap mengisi jabatan strategis di masa mendatang.
Ia pun mengingatkan ASN yang berpeluang promosi agar terus mengembangkan kapasitas diri. Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi, tetapi juga amanah dengan tanggung jawab besar.
“Setiap ASN yang ingin naik jabatan harus mempersiapkan diri dengan baik, karena tanggung jawabnya tidak ringan,” pungkasnya.
Dengan semakin banyaknya pejabat yang memasuki masa purnatugas, Pemkab Berau dituntut segera menyiapkan langkah antisipatif agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan pelayanan publik tidak mengalami gangguan.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
