NEWSNUSANTARA.COM, SAMARINDA – Peralihan status kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawasan non kehutanan maupun areal pemanfataan lain (APL) disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/5/2024) kemarin.
Usulan tersebut salah satu yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Berau untuk menggencot pembangunan di setiap kampung yang tersebar di 13 kecamatan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025. Selain daripada dukungan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi.
“Usulan ini harus saya sampaikan guna memacu agar peningkatan infrastruktur dasar mulai dari pesisir selatan hingga ke pedalaman kecamatan Segah dan Kelay dapat terselesaikan tanpa adalagi persoalan di lapangan mengenai status kawasan yang selama ini menjadi kendala untuk mengeksekusi program pembangunan yang telah direncanakan,” ujar Bupati dihadapan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud.
Pemprov Kaltim diharapkan Bupati bisa mewujudkan program peralihan kawasan tersebut yang dinilai sangat penting, agar pelaksanaan pembangunan dikawasan yang dilintasi KBK bisa dieksekusi.
Diantara pembangunan yang terkendala, Bupati menuturkan, yakni pembangunan jalan poros ke kampung khususnya di wilayah pedalaman. Sejumlah usulan yang diutarakan hasil dari identifikasi permasalahan, potensi daerah serta prioritas pembangunan yang diharapkan terealisasi.
“Dengan kerjasama semua pihak khususnya pemerintah provinsi kita optimis mampu mengatasi permasalahan dan melaksanakan program-program yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang,” katanya.
“Tentu melalui musrenbang ini, kami berharap dukungan dari seluruh pihak, agar percepatan pembangunan dapat kita wujudkan bersama,” tandasnya. cr (Prokopim)
Reporter: Miko Gusti
