Program Asta Cita Hingga Meredam Konflik Tapal Batas jadi Fokus Sri-Gamalis Usai Ikuti Retret

Selasa, 8 Juli 2025 10:04 WITA

NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Pasca mengikuti retreat selama lima hari, sejak 22 hingga 26 Juni 2025, Bupati Sri Juniarsih dan Wabup Berau, Gamalis tentu akan banyak pekerjaan rumah (PR) yang diberikan oleh kementerian pusat sebagai fokus pembangunan di daerah masing-masing.

Sri-Gamalis merupakan satu diantara 84 peserta yang mengikuti retret kepala daerah jilid II, di Jatinangor, Jawa Barat. Diantara PR yang disampaikan adalah pengawalan mengenai program asta cita Presiden. Termasuk oenyelarasan pembangunan dari pemerintah pusat di daerah.

Baca Juga  Jadi Favorit di Kaltara, Konsumsi Pertamax Meningkat
Bupati Sri Juniarsih dan Wabup Berau, Gamalis

Bahkan, kata Sri, program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat juga sudah dikawal lebih dulu di pemerintah provinsi Kaltim. Maka secara umum, dirinya menegaskan program yang telah dibuat semestinya telah seragam tidak ada yang saling bersebelahan.

“Seperti misal program pendidikan gratis, makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, ketahanan pangan dan pengembangan UMKM itu semua yang saat ini juga menjadi fokus pemda,” katanya, Rabu (9/7/2025).

Bahkan melalui retret, orang nomor satu di Bumi Batiwakkal itu juga menyebut, jika forum tersebut dapat menjadi peluang bagi daerah untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah yang terbatas dengan wewenang.

Baca Juga  Sadis Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, Bermodus Rekaman Video Ancaman

“Jejaring sudah terbangun kokoh, daerah bisa ambil peluang menyelesaikan masalah langsung lewat kementerian terkait,” sebutnya.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Gamalis juga menyatakan, komunikasi melalui retret bisa memperluas pemkab dalam menjangkau jejaring pemerintahan di level nasional. Bahkan ia mengaku, telah mempunyai sejumlah mitra dalam hal kerjasama pembangunan. Khususnya di sektor pariwisata.

Dalam hal ini juga, Gamalis menitikberatkan terhadap perselisihan tapal batas wilayah yang juga kerap muncul di suatu daerah yang saling bertetangga. Contohnya, Aceh yang dalam beberapa waktu lalu bersinggungan dengan Pemprov Sumatera Utara terkait status pengelolaan pulau.

Baca Juga  Sekda Tekankan Komitmen Pemkab Bantu Beri Ruang Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

“Kita tidak ingin seperti itu terjadi lagi, khususnya di Berau,” tegasnya.

Ke depan, berbagai macam program pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan digeber. Pondasi aturan pun tengah disusun. Dengan harapan, dalam waktu dekat ini program tersebut dapat dijalankan sesuai harapan.

“Semoga bisa terealisasi dalam waktu dekat ini,” harapnya.

(MRK)

Bagikan:
Berita Terkait