NEWNUSANTARA,Spanyol-Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Inter Parliamentary Union (IPU) yang
diselenggarakan di Spanyol. Untuk tahun depan, pelaksanaan IPU akan digelar di Bali
pada 20-24 Maret 2022. Kegiatan ini akan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat
dan sesuai dengan perkembangan penyebaran virus di awal 2022.
Menurut Puan, penyelenggaraan IPU General Assembly 2022 di Bali akan bernilai
strategis. Mengingat hal ini dapat mendorong optimisme berbagai negara dalam
mengatasi pandemi.
"Suatu kehormatan bagi saya untuk memberitahukan kepada seluruh Delegasi bahwa
DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang IPU ke-144 di Bali, Indonesia, pada tanggal
20-24 Maret 2022," kata Puan.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam penutupan IPU General Assembly ke-143 di
Madrid, Spanyol. Ia juga turut memberi apresiasi kepada parlemen Spanyol yang
sukses menyelenggarakan sidang umum IPU kali ini.
Ia menjelaskan sidang umum IPU ke-144 harus mengirimkan pesan kuat bahwa
parlemen selalu siap menjadi bagian dari solusi untuk memecahkan tantangan paling
besar yang dihadapi dunia saat ini. Puan mengatakan, tahun 2022 merupakan tahun
yang penting dan menentukan apakah dunia dapat keluar dari pandemi COVID-19.
"Jika vaksinasi dapat dilakukan merata di seluruh dunia, maka dunia akan keluar dari
pandemi. Dan sidang umum di Bali akan menjadi kesempatan baik bagi IPU untuk
melakukan reality check apakah kita sudah di jalan yang tepat menuju pemulihan dari
pandemi," tuturnya.
Reality check yang dimaksud Puan adalah apakah vaksinasi global sudah mencapai
target 70% dari total penduduk dunia pada pertengahan 2022. Selain itu, parlemen
dunia bisa menilai dampak sosial pandemi serta kemajuannya dari sisi pemulihan
ekonomi.
"Kita dapat menilai dampak pandemi terhadap pelaksanaan demokrasi, pemajuan hak
asasi manusia, dan rule of law," ujar Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini pun menyebut Bali adalah
tempat yang tepat untuk pelaksanaan sidang umum IPU. Ia juga membanggakan
keunggulan pariwisata Bali.
"Majelis IPU ke-144 akan menjadi Majelis kedua setelah pandemi, dan kami tidak bisa
memikirkan tempat yang lebih baik untuk bertemu selain Bali. Delegasi Parlemen dapat
mengkombinasi antara melaksanakan tugas diplomasi parlemen dan menikmati
keindahan Bali," sebutnya.
Puan menegaskan Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam penanganan
pandemi COVID-19. Ia juga meminta anggota IPU tidak perlu khawatir datang ke Bali
karena tingkat vaksinasi penuh (2 kali dosis) masyarakat di Pulau Dewata itu telah
mencapai lebih dari 87% dari jumlah penduduk.
"Sedangkan di Indonesia secara keseluruhan, Indonesia telah mencapai 100% target
yaitu 208 juta orang pada bulan Maret 2022. Saya berharap dapat menyambut Anda di
Indonesia dan bekerja sama menuju pertemuan yang memiliki dampak," ucap Puan.
Di akhir sambutan, mantan Menko PMK tersebut memberikan salam dengan Bahasa
Spanyol. Puan menegaskan, Indonesia siap menyambut delegasi IPU dengan baik.
"Semoga sehat selalu dan sampai jumpa tahun depan di Indonesia. Gracias,"
ungkapnya.
Puan pun menyampaikan undangan perhelatan Sidang Umum IPU ke-144 dengan
penayangan video. Ia lalu mendapat sambutan hangat dari para anggota IPU, termasuk
dari Ketua Parlemen Spanyol dan Presiden IPU yang mengucapkan selamat dan
berharap agar IPU General Assembly ke-144 di Bali dapat berjalan sukses.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani menjadi perwakilan Indonesia untuk
memberikan pendapatan mengenai isu global, termasuk mengenai pandemi.
“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan
sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang
berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” kata Puan.
Puan memimpin sesi kedua general debate yang bertajuk ‘Contemporary challenges to
democracy: Overcoming division and building community’ yang digelar di IFEMA
Palacio Municipal, Madrid.
Puan juga menjelaskan, semua pertemuan atau sidang-sidang di DPR harus terbuka
dan transparan, kecuali ada pertimbangan khusus. Menurut dia, DPR telah menyatakan
komitmen terhadap keterbukaan parlemen dan memutuskan untuk memiliki Rencana
Aksi Nasional (RAN) tentang Keterbukaan Parlemen.
"Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah
dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” paparnya.
Dia menilai, saat masa krisis, parlemen harus terus menjalankan fungsinya termasuk
melakukan "check and balance" untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat
di masa pandemi Covid-19 dan menjamin(Mela)
