NEWSNUSANTARA,BERAU-DPRD Berau mengungkapkan adanya masalah serius dalam pemerataan pendidikan, terutama terkait angka kelulusan pendidikan dasar yang idealnya ditempuh selama enam tahun. Berdasarkan data yang diterima legislatif, jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar masih tergolong rendah, khususnya di kampung-kampung pedalaman.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyebut kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun belum berjalan optimal di Bumi Batiwakkal.
“Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah siswa yang duduk di kelas enam menurun drastis dibanding jumlah awal saat masuk sekolah. Ini artinya, putus sekolah dan angkanya tinggi,” tegas Rudi.
Ia menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak langsung pada masa depan anak-anak Berau dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah ke depan. Menurutnya, Pemkab Berau harus segera melakukan langkah konkret untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka putus sekolah.
Rudi mendorong adanya pendekatan kolaboratif untuk mengatasi persoalan ini. Tidak hanya mengandalkan Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga sektor swasta dalam mencari solusi.
“Ini perlu ada terobosan, supaya masalah ini bisa tertangani. Pemerintah harus bisa mencari tahu apa indikator yang menyebabkan anak-anak putus sekolah,” tambahnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Berau memastikan pihaknya terus berupaya menekan angka putus sekolah di seluruh wilayah. Tahun ini, Disdik menargetkan Angka Putus Sekolah (ATS) di Kabupaten Berau bisa mencapai nol, sebagai wujud komitmen menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak.
(adv)
