Subroto Soroti Lemahnya Komunikasi Pejabat Pemkab Berau: “Program Bagus Tak Akan Berjalan Jika Koordinasi Buruk”

Senin, 10 November 2025 01:43 WITA

NEWSNUSANTARA,BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, melayangkan sorotan tajam terhadap kemampuan komunikasi dan koordinasi lintas instansi yang dimiliki para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Menurutnya, dua kemampuan tersebut wajib dimiliki setiap pemangku jabatan agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif.

Subroto menegaskan, lemahnya komunikasi antarinstansi dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Minimnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif sering kali menyebabkan kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tingkat pelaksana.

Baca Juga  Sinergi Ekonomi dan Sosial Keagamaan: Bupati Asahan Terima Audiensi Bank Indonesia dan Organisasi Katolik
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Berau

“Kita tidak hanya fokus pada program pembangunannya saja, tapi bagaimana semuanya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Kalau programnya bagus, tapi komunikasinya berantakan, ya pasti berdampak pada pelaksanaannya,” ujar Subroto.

Menurutnya, kinerja pemerintahan tidak dapat diukur semata dari cepat atau lambatnya penyerapan anggaran. Lebih dari itu, keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas komunikasi antar perangkat daerah sehingga kebijakan lebih mudah diterjemahkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga  "Peningkatan Kasus Persetubuhan Anak di Kota Batu Tahun 2023: Perlu Pengawasan Ketat Terhadap Generasi Penerus"

“Komunikasi yang efektif membuat kebijakan bisa sampai ke masyarakat dengan jelas. Itu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Subroto menilai pejabat yang ideal adalah mereka yang sigap mendengarkan aspirasi publik. Respon cepat terhadap keluhan warga, katanya, merupakan indikator pelayanan yang profesional dan manusiawi.

Ia menegaskan bahwa kritiknya merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Bumi Batiwakkal.

“Kami ingin sinergi eksekutif dan legislatif semakin kuat. Kalau komunikasi berjalan baik, pelayanan publik pun otomatis akan meningkat,” pungkasnya.(ADV)

Bagikan:
Berita Terkait