NEWSNUSANTARA BERAU- DPRD Berau mendorong adanya langkah konkret dalam pengembangan sektor pariwisata, tidak berhenti pada wacana promosi semata. Lembaga legislatif itu menilai, keberpihakan pemerintah daerah seharusnya tercermin dalam kebijakan anggaran yang lebih progresif.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyebutkan bahwa salah satu bentuk keseriusan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran. Ia bahkan mengusulkan agar porsi untuk sektor pariwisata bisa mencapai 10 persen dari total APBD.
“Kalau memang ada keberpihakan ke sektor pariwisata, harus terlihat dari anggarannya,” ujar Sutami.
Ia menambahkan, apabila usulan tersebut mulai dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah daerah, maka DPRD juga akan memberi perhatian lebih dalam pembahasannya.
“Kalau itu masuk dalam perencanaan, tentu kami di dewan akan membahasnya lebih fokus dan mendalam,” katanya.
Menurutnya, tanpa dukungan fiskal yang kuat, pengembangan sektor pariwisata sulit berjalan optimal. Ia menilai, besarnya alokasi anggaran mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Anggaran itu indikator keseriusan. Dari situ terlihat apakah sektor ini benar-benar mau didorong atau tidak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memandang bahwa tambahan anggaran dapat mempercepat pembangunan berbagai destinasi unggulan di Berau, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini menyimpan potensi besar.
Namun demikian, Sutami mengingatkan adanya sejumlah kendala yang masih dihadapi. Ia mencontohkan, akses menuju lokasi wisata di Berau yang relatif memakan waktu dibandingkan daerah lain seperti Bali maupun Raja Ampat.
“Perjalanan ke lokasi wisata kita ini memang masih cukup panjang dan memakan waktu,” ungkapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran.
“Jangan sampai anggaran besar, tapi tidak menjawab persoalan utama di lapangan,” lanjutnya.
Selain itu, Sutami menegaskan bahwa peningkatan anggaran tidak boleh berdiri sendiri tanpa perencanaan yang matang. Ia mengingatkan potensi inefisiensi jika sistem pendukung belum terbangun dengan baik.
Sejumlah persoalan yang disorot antara lain keterbatasan jaringan internet, distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta konektivitas antar destinasi yang belum optimal.
“Kalau konektivitasnya belum bagus, mau anggaran sebesar apa pun hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.
Sutami menambahkan, usulan peningkatan alokasi ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan RPJPD.
“Secara dokumen perencanaan sebenarnya sudah ada arahnya. Tinggal bagaimana implementasinya bisa lebih serius,” tutupnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
