NEWSNUSANTARA,BERAU – Pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun 2026 membawa dampak besar terhadap postur keuangan Kabupaten Berau. Dengan berkurangnya sokongan dana pusat, Pemkab Berau terpaksa menata ulang APBD dan menyiapkan langkah efisiensi agar pembangunan tetap berjalan.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, bukan hanya sebagai respons atas pemangkasan TKD, tetapi juga sebagai langkah untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
“Efisiensi memang harus dilakukan. Tapi jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat malah dikorbankan,” tegas Sumadi.
Ia menekankan, meski kondisi fiskal menantang, Pemkab Berau harus tetap menjaga agar program-program penting yang digagas untuk kebutuhan publik tetap terlaksana. Menurutnya, kebijakan pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus atau menunda program yang dibutuhkan warga.
“Pemangkasan TKD ini memberikan dampak, itu pasti. Namun Pemkab tidak boleh terpaku pada pemangkasannya saja. Perlu dilihat program mana yang benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
Sumadi mengakui bahwa penyesuaian anggaran untuk tahun depan bukan pekerjaan mudah. Tetapi ia menegaskan bahwa prioritas pembangunan harus tetap pada sektor yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di tengah kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
Ia juga menyampaikan bahwa menghadapi tantangan fiskal ini dibutuhkan hubungan kerja yang lebih solid antara eksekutif dan legislatif.
“Ke depan, kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus semakin kuat. Kalau itu terjalin dengan baik, saya yakin proses penyusunan maupun pelaksanaan anggaran akan jauh lebih mudah,” ujarnya.
Pemkab Berau kini dituntut bekerja lebih cermat agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan dan pembangunan, terutama program yang bersentuhan langsung dengan warga Bumi Batiwakkal.(ADV)
