NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB– Minimnya anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendie Lie Jaya.
Buntut dari mininnya anggaran itu, banyak kegiatan OPD yang sifatnya langsung ke masyarakat tidak berjalan maksimal. Untuk itu, ia menyarankan kepala daerah, agar lebih selektif dalam membagi anggaran kepada OPD, yang dinilai mempunyai rencana kerja yang paling bermanfaat dan prioritas.
Saat membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belum lama ini, ia mengaku banyak program yang timbal baliknya untuk masyarakat dalam jangka panjang sangat sulit terealisasi.
Salah satunya, yakni penanganan TPA Bujangga di Jalan Sultan Agung, serta dan bantuan pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Berau.
“Fokus untuk solusi penanganan persoalan pertanian, dari penyampaian pihak Dinas Pertanian dan Peternakan, mengharapkan bantuan dari saluran pokok pikiran (pokir) DPRD,” ungkapnya, Belum lama ini.
Diakuinya, tentu dari DPRD sendiri bisa menyalurkan dana tersebut tetapi jumlahnya masih tergolong cukup terbatas. Terkecuali, apabila proker tersebut masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belaja daerah (APBD).
“Pokir dari dewan jangan disamakan dengan program kerja, yang memang asalnya dari bupati. Karena kami, memiliki hak masing-masing untuk mengelola anggaran,” katanya.
Terlebih, visi dan misi kepala daerah yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dinilai perlu adanya keselarasan dengan program kerja OPD. Hanya saja kendala anggaran yang tidak sesuai membuat beberapa OPD kerap kesulitan saat ingin mengeksekusi kinerjanya di lapangan.
“Tentu semua itukan memakai anggaran, OPD saja mengeluh sama kami. Sementara yang sangat kami sayangkan ada OPD lain yang tidak begitu bermanfaat program kerjanya itu anggarannya besar,” tandasnya. (ADV)
Reporter:Miko//Editor:Edy
