NEWSNUSANTARA, BERAU-Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, mengingatkan pemerintah daerah bahwa Berau kini menghadapi lonjakan kebutuhan beras yang tidak sebanding dengan kapasitas produksi lokal. Situasi ini dipicu oleh masifnya aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap beras dalam jumlah besar setiap hari.
Mala sapaan akrabnya menilai kondisi tersebut sebagai sinyal serius bahwa Berau belum memiliki kemandirian pangan yang memadai. Ketergantungan pasokan dari Surabaya, Sulawesi, dan sejumlah sentra beras luar daerah disebutnya masih sangat dominan.
“Dengan banyaknya dapur MBG yang beroperasi, kebutuhan beras naik drastis. Tapi produksi kita sendiri sangat terbatas. Ini alarm keras bahwa ketahanan pangan kita rapuh,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan suplai luar daerah karena risiko fluktuasi harga dan pasokan sewaktu-waktu bisa terjadi. Ia mendesak Pemkab untuk mempercepat pembukaan lahan pertanian baru, memperkuat mekanisasi pertanian, serta memberikan pendampingan intensif kepada petani agar produksi padi meningkat signifikan.
“Kalau kita ingin berdaulat pangan, hulunya harus diperbaiki. Produksi itu fondasinya,” ujar Mala.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat subsektor peternakan yang berperan dalam pemenuhan protein hewani untuk keberlanjutan program MBG. Produksi telur, ayam, dan sapi harus ditingkatkan agar tidak lagi bergantung pada pasokan luar.
“Bukan hanya padi yang harus dikejar. Kebutuhan protein MBG juga besar. Peternakan lokal wajib diperkuat,” jelasnya.
Mala mendorong Pemkab Berau segera menyusun strategi jangka panjang dan roadmap ketahanan pangan untuk memastikan seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
“MBG adalah program berkelanjutan. Maka ketersediaan pangan juga harus disiapkan sejak sekarang. Ini momentum kita memperbaiki dari hulu,” pungkasnya. (ADV)
