NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB – Kekurangan tenaga kesehatan dan psikologi di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius legislatif. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai persoalan ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan harus disiapkan dengan kebijakan jangka panjang yang terarah.
Ia menyebut, kelangkaan dokter spesialis, psikolog, psikiater, hingga tenaga pendidik telah berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Karena itu, Sumadi mendorong Pemerintah Kabupaten Berau memaksimalkan program pendidikan gratis yang sudah berjalan sebagai solusi strategis.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peluang besar mencetak tenaga ahli sendiri dengan memberikan beasiswa khusus bagi putra-putri daerah yang berpotensi. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan terus merekrut tenaga dari luar daerah.
“Dengan pendidikan yang sekarang sudah gratis, pemerintah bisa mengarahkannya lebih spesifik. Anak-anak Berau yang berpotensi disekolahkan untuk bidang-bidang yang langka, seperti dokter spesialis, psikolog, atau psikiater,” kata Sumadi, Selasa (terkini).
Ia menilai, membina SDM lokal sejak awal akan menjamin kesinambungan pelayanan. Selain proses pendidikannya relatif terjangkau dalam rentang waktu beberapa tahun, tenaga yang dihasilkan juga diyakini lebih memiliki ikatan untuk kembali mengabdi.
“Kalau dari luar, sering hanya sebentar lalu pindah. Tapi kalau anak daerah yang kita biayai, mereka pasti kembali. Tinggal dibuat perjanjian yang tegas sejak awal,” jelasnya.
Sumadi mengusulkan agar setiap penerima beasiswa tenaga langka diwajibkan menandatangani kontrak pengabdian di Berau setelah lulus. Apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka harus mengganti biaya pendidikan sesuai kesepakatan.
Dengan skema itu, ia optimistis kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, termasuk RSUD dr. Abdul Rivai, bisa dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kebutuhan dokter di rumah sakit kita sangat besar. Kalau kita mulai sekarang, dua sampai tiga tahun ke depan hasilnya sudah bisa dirasakan,” ujarnya.
Meski demikian, untuk menutup kekosongan yang bersifat mendesak, Sumadi mengakui bahwa pemerintah tetap perlu mendatangkan tenaga profesional dari luar dalam jangka pendek. Sementara itu, program beasiswa tenaga khusus harus segera disiapkan agar mulai berjalan paling lambat 2026–2027.
Ia pun optimistis, jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Berau tidak hanya mampu memperkuat layanan kesehatan dan psikologi, tetapi juga membuka peluang karier luas bagi generasi muda daerah.
“Ini investasi jangka panjang. Kita perkuat pelayanan publik sekaligus membangun masa depan SDM Berau,” pungkasnya. (ADV)





