NEWSNUSANTARA,BERAU-Sorotan tajam datang dari Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna DPRD Berau, Minggu (30/11/2025) malam. Melalui juru bicaranya, Liliansyah, partai besutan Surya Paloh itu mengingatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau agar tidak lengah dalam bekerja, meski anggaran tengah mengalami efisiensi.
Peringatan tersebut disampaikan dalam agenda pembahasan dan persetujuan dua rancangan peraturan daerah, yakni Raperda APBD Kabupaten Berau Tahun 2025 serta perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Fraksi NasDem menyatakan menyetujui, namun menegaskan bahwa persetujuan itu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja eksekutif.
Liliansyah menegaskan, setelah APBD ditetapkan, seluruh perangkat daerah wajib bergerak cepat merealisasikan program. Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan untuk menurunkan etos kerja.
“Setelah diketok, anggaran harus segera diserap. Walaupun ada efisiensi, jangan sampai anggaran turun justru membuat OPD malah malas bekerja,” tegasnya di hadapan forum paripurna.
Tak hanya mengkritisi, Fraksi NasDem juga mendorong kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Bahkan, Liliansyah mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas memantau langsung kinerja OPD, terutama dalam hal penyerapan anggaran.
“Kami minta dibentuk Satgas pengawasan. Ini menjadi perhatian serius Partai NasDem. Satgas harus turun langsung melakukan monitoring,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan yang ketat penting agar seluruh program dan proyek yang telah direncanakan tidak berhenti di atas kertas. Ia menekankan agar pekerjaan fisik tidak ditunda-tunda dengan alasan administratif.
“Proyek harus segera dikerjakan. Jangan uang disimpan di bank, lalu menunggu pekerjaan selesai baru dibayar. Kalau semua baru selesai di Desember masih beruntung. Kalau molor ke tahun berikutnya, anggaran kembali mengendap,” jelasnya.
Lebih jauh, Liliansyah menilai kondisi efisiensi anggaran justru seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Ia mempertanyakan kapasitas OPD apabila dengan anggaran terbatas saja tidak mampu menunjukkan kinerja optimal.
“Kalau dengan anggaran kecil saja tidak bisa bekerja maksimal, bagaimana ketika anggarannya besar. Ini harus menjadi bahan introspeksi,” tandasnya.
Fraksi NasDem berharap pelaksanaan APBD 2025 benar-benar berjalan efektif dan tidak sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Serapan anggaran, menurut mereka, harus berbanding lurus dengan dampak pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“APBD bukan hanya soal belanja, tetapi tentang hasil yang nyata bagi warga Berau,” pungkas Liliansyah. (ADV)
