NEWSNUSANTARA BERAU— Penataan jalur pedestrian di Jalan Milono, Tanjung Redeb, yang mengusung konsep serupa kawasan wisata di Yogyakarta memantik perdebatan di tengah warga. Sejumlah masyarakat menilai desain tersebut berpotensi mengaburkan identitas lokal Berau.
Menanggapi polemik itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyebut perbedaan pendapat sebagai konsekuensi yang lazim dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menimbang kebijakan dari sisi kemanfaatannya bagi publik, alih-alih semata-mata berfokus pada kritik.
Ia menjelaskan, pembangunan kerap ditempatkan dalam posisi serba salah. Ketika tidak dilakukan, pemerintah dianggap abai dan tidak bekerja. Namun saat pembangunan dijalankan, kritik justru muncul dengan berbagai alasan, termasuk soal identitas daerah.
Gamalis juga menilai, menjaga identitas lokal tidak selalu harus berarti menolak perubahan fisik kawasan. Pemerintah, kata dia, berupaya menata ruang kota agar lebih tertib dan nyaman, tanpa menafikan karakter Berau itu sendiri.
“Wajar saja kalau ada pro dan kontra. Tapi harus dilhat lagi sisi kebermanfaatannya untuk masyarakat luas, jangan selalu menjadikan pro dan kontra sebagai penghalang untuk pembangunan di kota kita,” pintanya.
Karena itu, Pemkab Berau memastikan proyek penataan pedestrian Jalan Milono tetap berjalan. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari agenda penataan kawasan perkotaan sekaligus upaya meningkatkan kualitas ruang publik bagi masyarakat.
“Tetap berjalan, karena ini semua juga untuk kenyamanan masyarakat Berau,” tandasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Edi
