DPRD Berau Tegaskan Perusahaan Tambang Wajib Jalankan PPM Secara Tepat

Senin, 16 Maret 2026 08:15 WITA
Anggota Komisi II DPRD Berau, Ichsan Rapi

NEWSNUSANTARA,BERAU-Anggota Komisi III DPRD Berau, M. Ichsan Rapi, menyoroti pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang yang dinilai masih belum berjalan sesuai tujuan. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak disamakan dengan bantuan sosial maupun kegiatan seremonial semata.

Menurut Ichsan, masih banyak pihak yang keliru dalam memahami konsep pemberdayaan. Padahal, PPM seharusnya difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Baca Juga  DPRD Berau Ingatkan Risiko Lingkungan dari Tambang Emas Rakyat

Ia menegaskan, bantuan hanya bersifat sementara, sedangkan pemberdayaan harus memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Karena itu, perusahaan diminta tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi benar-benar menyusun program yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jangka panjang.

Anggota DPRD Berau Kalimantan Timur M ichsan Rapi

“Pemberdayaan bukan hanya soal memberi, tapi bagaimana masyarakat bisa mandiri dan berkembang,” ujarnya.

Ichsan juga mengkritisi praktik sejumlah perusahaan yang menjadikan kegiatan seremonial sebagai bagian dari laporan PPM. Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab yang sebenarnya terhadap masyarakat terdampak.

Baca Juga  Dorong Kemajuan Literasi di Kabupaten Berau, Icshan Rapi Soroti Tenaga Pustakawan dan Perpus yang Belum Bertaraf Nasional

Ia menekankan bahwa program pemberdayaan harus dirancang secara jelas, memiliki indikator keberhasilan, serta dapat diukur dampaknya di lapangan.

Selain itu, Ichsan mengingatkan agar perusahaan tidak mencampuradukkan PPM dengan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Ketiganya memiliki dasar aturan dan tujuan yang berbeda sehingga harus dijalankan secara terpisah dan transparan.

Lebih lanjut, ia mendorong perusahaan untuk membuka informasi terkait pelaksanaan program-program tersebut kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana manfaat yang telah diberikan.

Baca Juga  Gerindra Minta Pemerintah Cabut Keputusan Pengalihan Guru Ke PPPK

“Program harus terbuka, bisa dievaluasi, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitar tambang,” tegasnya.

Ia berharap perusahaan tambang di Berau dapat menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab, tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Reporter:Martatongsay//Editor:Hendra

Bagikan:
Berita Terkait