NEWSNUSANTARA- Sorotan terhadap pelaksanaan event budaya di Kabupaten Berau kembali mengemuka. Kali ini, anggota Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menilai pembiayaan kegiatan tersebut masih terlalu bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia berpandangan bahwa sumber pendanaan alternatif sebenarnya cukup potensial, terutama dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, keberadaan ratusan perusahaan yang beroperasi di Berau seharusnya dapat dimaksimalkan untuk ikut mendukung berbagai agenda daerah.
Ratna menyampaikan bahwa selama ini peran perusahaan dalam mendukung kegiatan budaya belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai keterlibatan dunia usaha bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.
“Event budaya di Berau masih didominasi pembiayaan dari APBD. Padahal, perusahaan yang ada dapat dilibatkan melalui program CSR untuk ikut menopang kegiatan tersebut,” ungkapnya pada Senin (23/3/2026).
Sebagai perbandingan, ia menyinggung praktik yang diterapkan di Kabupaten Malinau. Di daerah tersebut, kegiatan berskala besar mampu terlaksana tanpa mengandalkan dana APBD, melainkan melalui dukungan penuh dari CSR perusahaan.
Menurut Ratna, informasi yang ia peroleh menyebutkan bahwa pendanaan CSR di Malinau bahkan bisa mencapai angka miliaran rupiah, hingga sekitar Rp8 miliar untuk satu event besar. Hal ini dinilai sebagai bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
“Di Malinau, kegiatan besar dapat terselenggara dengan dukungan CSR yang nilainya cukup besar. Ini menunjukkan sinergi yang berjalan dengan baik antara perusahaan dan pemerintah,” jelasnya.
Dengan jumlah perusahaan di Berau yang diperkirakan mencapai 236 entitas, ia optimistis pola serupa dapat diterapkan. Ia meyakini kontribusi sektor swasta dapat menjadi penopang penting, tidak hanya untuk event budaya, tetapi juga untuk berbagai program pembangunan lainnya.
Namun, ia juga menyoroti lemahnya sistem pengelolaan CSR di Berau saat ini. Minimnya koordinasi dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan, bahkan memungkinkan terjadinya penumpukan pada sektor atau wilayah tertentu.
Ratna mencontohkan, bantuan bisa saja berulang pada jenis fasilitas yang sama di lokasi yang sama, sementara daerah lain justru belum mendapatkan perhatian.
“Kalau tidak ada sistem yang terarah, bantuan berisiko menumpuk di satu titik, sedangkan wilayah lain masih membutuhkan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau agar segera merumuskan aturan yang jelas terkait pengelolaan CSR. Regulasi tersebut diharapkan mampu memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, merata, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam menjalankan program CSR. Menurutnya, peran aktif perusahaan sangat penting dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perusahaan yang beroperasi di Berau harus menunjukkan kontribusi nyata. Jika ada yang belum maksimal menjalankan kewajiban CSR, pemerintah perlu bersikap tegas,” tegasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Sarno
[15.44, 25/3/2026] MartaTongsay Wartawan: Miras Ilegal Dinilai Picu Kenakalan Remaja, Pengawasan Diminta Lebih Intensif
NEWSNUSANTARA BERAU- Meningkatnya peredaran minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Berau memicu kekhawatiran serius, terutama karena dampaknya dinilai dapat merusak generasi muda. Fenomena ini pun mendapat perhatian dari kalangan legislatif daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menilai kondisi tersebut sudah berada pada tahap yang memerlukan penanganan lebih tegas dan terkoordinasi. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap distribusi miras tanpa izin harus diperkuat secara menyeluruh.
Rifai menyebut, maraknya miras ilegal tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan sosial yang muncul di kalangan remaja. Ia mengingatkan bahwa konsumsi miras berisiko mendorong perilaku menyimpang.
“Kita tidak bisa menutup mata, miras ilegal kerap menjadi pintu masuk munculnya kenakalan remaja. Ini harus dihentikan dengan langkah bersama,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional anak muda dalam jangka panjang.
“Remaja itu masih dalam fase pencarian jati diri. Ketika mereka terpapar hal negatif seperti miras ilegal, efeknya bisa berkepanjangan,” jelas Rifai.
Menurutnya, penanganan persoalan ini tidak cukup jika hanya mengandalkan satu pihak. Ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas.
“Upaya ini tidak bisa parsial. Semua elemen harus bergerak bersama agar peredaran miras ilegal bisa ditekan,” tegasnya.
Ia pun meminta agar pengawasan difokuskan pada lokasi-lokasi strategis yang rawan menjadi tempat peredaran, seperti kawasan hiburan dan titik keramaian.
“Pengawasan di lapangan harus lebih maksimal, terutama di tempat-tempat yang sering menjadi titik distribusi. Jangan sampai anak di bawah umur mudah mengakses miras ilegal,” ujarnya.
Selain itu, Rifai menilai pendekatan edukatif juga perlu diperkuat, terutama di lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas dan pergaulan anak.
“Keluarga adalah benteng pertama. Orang tua harus lebih aktif membimbing dan mengawasi anak-anaknya,” katanya.
Ia berharap, melalui langkah tegas dan sinergi yang kuat, lingkungan sosial di Berau dapat menjadi lebih aman serta mendukung pertumbuhan generasi muda yang sehat.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, saya optimistis kita bisa menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi perkembangan remaja di Berau,” tutupnya.(ADV)
Reporter: Marta Tongsay | Editor:Hendra
