NEWSNUSANTARA BERAU- Alokasi anggaran yang cukup besar untuk Kecamatan Kelay mendapat perhatian dari DPRD Berau. Meski dinilai sebagai langkah positif, dewan mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berhenti di tengah jalan dan tetap berlanjut secara konsisten.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menyebut bahwa upaya pemerintah daerah dalam membangun wilayah Kelay sudah terlihat. Namun, ia menekankan bahwa kesinambungan harus menjadi fokus utama, terlebih dalam kondisi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga hasil nyata yang berkelanjutan.
“Harapan warga itu sederhana, pembangunan yang sudah dimulai jangan berhenti begitu saja. Mereka ingin manfaatnya terus dirasakan,” ungkapnya, Senin (30/3/2026).
Menurut Sakirman, keberlanjutan menjadi kunci agar anggaran yang telah dikucurkan tidak sia-sia, khususnya bagi kawasan pedalaman yang masih memerlukan banyak pembangunan.
Di sisi lain, ia juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang beroperasi di Kelay. Peran sektor swasta melalui program CSR dinilai dapat membantu menjaga ritme pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Ia menegaskan, kolaborasi tersebut perlu diperkuat agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, tentu terbatas. Karena itu, peran perusahaan harus ikut dioptimalkan,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan, Sakirman menyoroti kebutuhan fasilitas SMP di kawasan Merabu. Ia menilai akses pendidikan bagi anak-anak dari Kampung Mapulu dan Panaan masih belum memadai karena jarak tempuh yang cukup jauh ke sekolah terdekat.
Kondisi ini dinilai menjadi hambatan bagi siswa usia SMP untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh ke Merapun atau Long Beliu, bahkan sampai ke Tanjung Redeb. Ini tentu tidak ideal dan perlu segera solusi,” ujarnya.
Ia berharap ke depan wilayah Mapulu, Merabu, dan Panaan dapat memiliki SMP sendiri untuk mendukung pemerataan pendidikan. Sementara itu, untuk jenjang SMA, ia menilai siswa relatif lebih siap jika harus bersekolah di luar daerah.
Di bidang infrastruktur, Sakirman menekankan pentingnya menentukan prioritas pembangunan. Ia menilai dua proyek besar, yakni Jembatan Muara Lesan dan jalan lingkar dalam, sulit diselesaikan bersamaan dalam waktu dekat.
Menurutnya, pemerintah perlu memilih salah satu proyek yang lebih mendesak untuk segera dituntaskan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar pembukaan akses jalan didahulukan, meskipun belum seluruhnya diaspal.
“Tidak harus langsung mulus. Yang penting jalannya bisa dilewati dulu, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Sakirman menilai masih ada kekurangan layanan dasar di sejumlah kampung, terutama terkait tenaga medis, fasilitas rawat inap, dan ambulans. Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berisiko bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan akses geografis yang sulit.
“Kalau tidak ada tenaga kesehatan, masyarakat bisa kesulitan mendapatkan pertolongan. Ini persoalan serius yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
