NEWSNUSANTARA BERAU- Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di wilayah pesisir Berau kembali menjadi sorotan. Di atas kertas, kuota yang tersedia dinilai cukup, namun kondisi di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya, di mana nelayan masih kesulitan memperoleh pasokan BBM untuk melaut.
Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto, menilai adanya kejanggalan antara data ketersediaan dan realisasi distribusi tersebut. Ia menyebut situasi ini perlu segera ditelusuri lebih lanjut.
“Ada ketidaksesuaian antara angka kuota dengan kondisi yang dirasakan nelayan. Ini tentu harus ditelusuri, kenapa bisa terjadi seperti itu,” katanya.
Menurut Dedi, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai keterbatasan stok, melainkan ada kemungkinan masalah pada penyaluran yang tidak tepat sasaran. Ia mengindikasikan adanya peluang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
“BBM bersubsidi itu sudah jelas peruntukannya untuk nelayan. Kalau ada yang bukan nelayan ikut menikmati, berarti ada celah dalam pengawasan yang harus dibenahi,” ujarnya.
Ia menyampaikan akan segera berkomunikasi dengan Pertamina guna meminta penjelasan resmi sekaligus mendorong adanya evaluasi terhadap sistem distribusi BBM di kawasan pesisir Berau.
Selain itu, Dedi juga menyoroti kinerja SPBU khusus nelayan yang dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan di lapangan. Ia meminta agar pengelolaan dan distribusinya diawasi lebih ketat.
“SPBU nelayan harus benar-benar difungsikan sesuai tujuan awal. Jangan sampai distribusinya justru menyimpang dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Dedi menambahkan, pengawasan distribusi BBM tidak cukup hanya mengandalkan pihak terkait, tetapi juga perlu partisipasi aktif masyarakat agar penyalurannya lebih transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, DPRD Berau turut mendorong adanya penambahan kuota BBM, dengan catatan distribusinya dilakukan secara merata di seluruh SPBU agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.
“Kalau memang ada penambahan, distribusinya harus adil di semua titik. Jangan hanya terkonsentrasi di satu lokasi saja,” tutupnya.
Ia menegaskan, persoalan BBM ini memiliki dampak besar terhadap aktivitas dan pendapatan nelayan. Tanpa ketersediaan bahan bakar yang memadai, kegiatan melaut terhambat dan berimbas langsung pada kondisi ekonomi masyarakat pesisir.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
