NEWSNUSANTARA BERAU- Pelaksanaan pemilihan kepala kampung (pilkakam) serentak di Kabupaten Berau tidak hanya menjadi agenda rutin demokrasi tingkat desa, tetapi juga diuji oleh dua persoalan utama: kesiapan anggaran dan kualitas penyelenggaraan di lapangan.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai bahwa pilkakam merupakan proses penting yang tidak boleh diperlakukan sekadar formalitas pergantian jabatan di tingkat kampung.
“Ini bukan hanya soal siapa yang menggantikan siapa, tapi bagaimana memastikan demokrasi di tingkat kampung benar-benar berjalan baik dan dipercaya masyarakat,” kata Dedy.
Ia menegaskan, pilkakam memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga sehingga seluruh tahapannya harus dirancang secara serius agar tetap demokratis, aman, dan tertib.
Menurutnya, DPRD pada dasarnya mendukung alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilkakam, selama perencanaan yang diajukan pemerintah daerah disusun secara rinci, terukur, dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Dedy, yang akrab disapa Dedet, juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas proses demokrasi tersebut.
“Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai menurunkan kualitas. Pilkakam ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas di kampung,” tegasnya.
Selain soal anggaran, ia menyoroti potensi kerawanan yang kerap muncul dalam kontestasi di tingkat kampung. Karena itu, ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Dedet menyebut, keberhasilan pilkakam sangat bergantung pada kesiapan panitia di tingkat kampung serta dukungan aparat keamanan dalam setiap tahapan, mulai dari proses pencalonan hingga pemungutan suara.
“Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, panitia, dan aparat keamanan harus benar-benar satu komando dalam pengawasan dan pengamanan,” ujarnya.
Dengan persiapan yang matang serta kerja sama semua pihak, ia berharap pelaksanaan pilkakam serentak dapat berlangsung tanpa gangguan dan sesuai aturan yang berlaku.
Lebih jauh, ia berharap proses ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu menghasilkan kepala kampung yang benar-benar dipilih berdasarkan kehendak masyarakat.
“Target akhirnya sederhana: pilkakam berjalan damai, partisipatif, dan melahirkan pemimpin kampung yang mampu membawa perubahan positif,” pungkasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra
