NEWSNUSANTARA,BERAU-Arus investasi yang terus dibuka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menjadi peluang besar bagi percepatan pembangunan Bumi Batiwakkal. Namun di balik optimisme tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, justru mengingatkan adanya tantangan serius pada sektor ketenagakerjaan lokal.
Waris menyoroti bahwa tenaga kerja Berau masih banyak yang belum memiliki keterampilan memadai untuk memenuhi standar kebutuhan perusahaan. Akibatnya, peluang kerja yang semestinya bisa dinikmati penduduk lokal justru diisi oleh pekerja dari luar daerah.
“Kami di DPRD pasti mengapresiasi masuknya investor ke Berau. Tapi ini jadi ironis kalau serapan tenaga kerjanya tidak maksimal. Di satu sisi investasi masuk, tapi tenaga lokal tidak terserap karena keterampilan mereka belum siap,” ujar Waris.
Ia menegaskan perlunya langkah konkret dari Pemkab Berau melalui program pelatihan rutin yang fokus pada peningkatan kompetensi masyarakat lokal. Menurutnya, hanya dengan keterampilan yang relevan mereka dapat bersaing dan menjadi pilihan utama perusahaan yang beroperasi di Berau.
Tak hanya itu, Waris juga menekankan pentingnya kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan perusahaan. Ia mendorong perusahaan untuk terlibat sejak tahap pelatihan agar kurikulum yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan industri di lapangan.
“Perusahaan harus dilibatkan sejak awal. Mereka tahu standar apa yang dibutuhkan, dan anak-anak muda kita bisa dilatih tepat sasaran. Dengan begitu, angka pengangguran bisa ditekan,” jelasnya.
Waris turut menyoroti pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sedang berlangsung sebagai langkah strategis. Namun ia menekankan, keberadaan BLK tidak boleh berhenti pada bangunan yang megah. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan program pelatihan yang benar-benar selaras dengan kebutuhan industri di Berau mulai dari sektor pertambangan, pariwisata, pengolahan hasil laut, hingga layanan jasa modern.
“Kalau pelatihannya tidak sesuai kebutuhan pasar, ya sama saja. Anak muda tetap kalah bersaing karena kompetensinya tidak memenuhi standar perusahaan,” pungkasnya.(adv)
