NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Santer terdengar isu diduga pemungutan liar (pungli) di destinasi wisata Pulau Derawan. Persoalan tersebut menjadi buah bibir warganet sejak musim liburan Idul Fitri pada April 2024 lalu.
Kondisi tersebut mendapat berbagai pihak, serta kecaman Anggota DPRD Berau, Falentinus Keo Meo. Politisi yang merupakan bagian dari Komisi I itu menyanyangkan dengan sikap oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut membuat citra buruk bagi wisata di Berau.
“Hal ini perlu menjadi pengawasan pemkab sehingga wisatawan yang berkunjunt ke Berau tidak merasa dirugikan,” demikian ujar Falen, Selasa (14/5/2024).
Politisi demokrat itu pun menyarankan agar pemkab rutin berkoordinasi dengan aparatur kampung di tempat wisata yang ada juga bersosialisasi dengan masyarakat setempat sebagai upaya pemantauan yang terstruktur.
Menurutnya, ada sejumlah langkah efektif yang bisa diterapkan guna mencegah pungli di tempat-tempat wisata. Diantaranya, menghidupkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disetiap tempat wisata.
Ia yang sudah banyak makan asam garam di dunia wirausaha mengaku, strategi tersebut dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan masyarakat, agar praktik pungli tidak menjadi pilihan dalam mencari keuntungan.
“Pemkab bisa membuka sosialisasi atau arahan kepada pengurus tempat wisata, agar ada edukasi dan arahan dari pemerintah daerah juga,” pungkasnya.
Reporter: Miko Gusti
