NEWSNUSANTARA.COM, BERAU Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Berau.
Ia menyatakan bahwa pengawasan yang ada saat ini belum berjalan maksimal.
“Kami melihat bahwa pengawasan terhadap dana CSR memang belum optimal. Oleh karena itu, kami mendorong dinas-dinas terkait, terutama Dinas Penanaman Modal, agar benar-benar melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau,” ungkapnya Jumat (16/5/2025).
Ia juga mempertanyakan apakah kontribusi dana CSR dari seluruh perusahaan sudah benar-benar tercatat dan memberi dampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami di DPRD belum yakin bahwa semua perusahaan telah berkontribusi sesuai aturan. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi sangat diperlukan agar pengawasan berjalan efektif,” jelasnya.
Selain itu, Frans juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja lokal, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan skala besar.
“Kalaupun perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus, kami percaya bahwa putra daerah juga banyak yang memiliki latar belakang pendidikan teknik dan keterampilan memadai. Maka dari itu, prioritas bagi tenaga kerja lokal harus tetap menjadi perhatian,” tegasnya.
Frans menyebutkan bahwa pihaknya sering berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait ketenagakerjaan.
Ia menekankan bahwa perusahaan harus mengikuti ketentuan yang ada, yakni komposisi tenaga kerja lokal minimal 80 persen dan sisanya dari luar daerah.
“Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat, apalagi di tengah kondisi di mana banyak tenaga kerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari terobosan baru dalam membuka lapangan kerja di luar sektor pertambangan.
Menurutnya, ketergantungan terhadap satu sektor tidak bisa berlangsung selamanya.
“Pemerintah harus mulai mengembangkan sektor-sektor lain yang bisa menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. Ini penting agar semua warga, khususnya generasi muda, punya peluang kerja yang lebih luas di daerah sendiri,” pungkasnya.
(MGN/ADV)
