DPRD Minta Kepala Kampung di Berau Proaktif Sampaikan Permasalahan ke Pemkab

Jumat, 14 November 2025 08:45 WITA
Anggota Komisi II DPRD Berau, Ichsan Rapi

NEWSNUSANTARA,BERAU – Komunikasi antara pemerintah kampung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dinilai masih perlu diperkuat. Anggota Komisi II DPRD Berau, Ichsan Rapi, mendorong para kepala kampung untuk lebih aktif menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing, terutama terkait pembangunan dan infrastruktur.

Ichsan menuturkan, pemerintah kampung memiliki peran penting sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta setiap kepala kampung tidak menunggu waktu lama untuk melaporkan persoalan krusial di lapangan.

Baca Juga  Bupati Asahan Gowes Bareng
Anggota Komisi II DPRD Berau, Ichsan Rapi

“Kalau ada kerusakan jalan atau fasilitas umum, sampaikan segera ke dinas terkait. Kepala kampung adalah jembatan komunikasi antara warga dan Pemkab,” ujarnya.

Menurutnya, pola komunikasi yang hanya mengandalkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sering membuat penanganan masalah menjadi lambat. Pasalnya, agenda tersebut berlangsung setahun sekali, sehingga banyak laporan yang akhirnya terlambat direalisasikan.

Baca Juga  Mayjen TNI Dian Sundiana Pastikan Kesiapan Pasukan Sriti Sebelum Dikirim ke Medan Tugas

“Tidak perlu tunggu Musrenbang. Kalau ada kebutuhan mendesak, langsung informasikan. Ini demi mempercepat respons pemerintah,” tegasnya.

Ichsan menyebutkan bahwa pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi berdasarkan skala prioritas serta kemampuan anggaran. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah kawasan pesisir yang sedang didorong untuk pengembangan pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga  Sinergi Pemkab Asahan dan SMSI Diperkuat untuk Dorong Media Sehat dan Pembangunan Berkualitas

“Kita ingin infrastruktur pariwisata semakin baik. Ini penting untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap Pemkab Berau dapat segera merespons laporan kerusakan jalan dan fasilitas lainnya dari kampung-kampung. Sebab, kondisi infrastruktur yang baik sangat berpengaruh terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.

“Jangan sampai keluhan yang sama harus diulang setiap Musrenbang. Harus ada akselerasi penanganan,” tutupnya.(ADV)

Bagikan:
Berita Terkait