DPRD Minta Pemkab Berau Cari Solusi Atasi Kelangkaan Material di Pesisir

Kamis, 13 November 2025 08:27 WITA
Salah satu lokasi penambangan pasir di sekitar Sungai Kelay, Tanjung Redeb.(IST)

NEWSNUSANTARA,BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menyoroti kondisi kelangkaan material yang belakangan ini dikeluhkan sejumlah pihak, khususnya bahan pasir untuk proyek pembangunan di wilayah pesisir. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mendorong Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera mengambil langkah konkret.

Subroto menyampaikan bahwa laporan mengenai sulitnya memperoleh material, terutama pasir, bukan sekadar isu. Informasi tersebut ia terima langsung dari para pelaksana proyek di lapangan yang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan material untuk melanjutkan pekerjaan.

Baca Juga  Wakil Bupati Asahan Buka Rakor TRC PB, Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana
Salah satu lokasi penambangan pasir di sekitar Sungai Kelay, Tanjung Redeb.(IST)

Menurutnya, situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat tahun anggaran 2025 sudah memasuki penghujung waktu. Jika masalah material tidak segera ditangani, penyelesaian berbagai proyek infrastruktur terancam molor.

“Kita berkejaran dengan waktu. Serapan anggaran harus digenjot, tapi yang lebih penting adalah memastikan pembangunan berjalan dan tuntas, karena masyarakat menunggu realisasinya,” ujarnya.

Baca Juga  Ferry Batal, Pemkab Putuskan Kembali Gunakan LCT

Subroto juga menegaskan bahwa proyek jalan di kawasan pesisir menjadi salah satu pekerjaan paling mendesak. Di samping waktu pengerjaan yang terbatas, kondisi cuaca turut memengaruhi proses di lapangan, sehingga penyediaan material yang stabil menjadi sangat krusial.

“Pembangunan jalan sangat bergantung pada situasi cuaca. Kalau hujan, pekerjaan jelas terhambat. Jadi persoalan material ini harus segera diatasi,” tambahnya.

Baca Juga  Peluang Investasi Kelautan Terbuka Lebar, Pemkab Saran Serap Penduduk Lokal untuk Ikut Berkontribusi

Selain itu, ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih sigap dalam proses perencanaan. Percepatan dokumen perencanaan diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan fisik di lapangan.

“Jangan sampai ada penundaan lagi, semua harus bergerak cepat,” tegasnya. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait