NEWSNUSANTARA,BERAU-Wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah pesisir selatan kembali mencuat seiring tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat dan efektif. Namun, DPRD Berau mengingatkan bahwa proses pemekaran masih berada dalam koridor kajian dan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengungkapkan bahwa persoalan pemekaran bukan sekadar aspirasi spontan, tetapi telah melalui serangkaian pembahasan internal dewan. Menurutnya, DPRD sudah lama menyiapkan landasan pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas meneliti kelayakan administratif, geografis, hingga potensi ekonomi wilayah tersebut.
“Semua sudah kita siapkan. Pansus bekerja, dokumen berjalan. Hanya saja, keputusan final ada di pemerintah pusat yang saat ini masih menjalankan moratorium,” tutur Subroto.
Moratorium tersebut membuat seluruh daerah harus menahan diri, termasuk Berau. Ia menilai, tekanan untuk mempercepat pemekaran justru dapat menimbulkan kesalahpahaman di publik, karena proses resmi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
Kendati demikian, Subroto optimistis bahwa wilayah pesisir selatan memiliki prospek cerah jika suatu saat menjadi daerah otonom. Potensi sumber daya perikanan, pariwisata pesisir, hingga konektivitas dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutnya sebagai modal besar untuk berdiri sebagai wilayah kabupaten baru.
“Potensinya luar biasa, terutama perikanan. Jika struktur pemerintahan lebih dekat, pemanfaatannya akan jauh lebih maksimal dan bisa mendukung kebutuhan pangan IKN,” jelasnya.
Tidak hanya soal ekonomi, pemekaran juga dinilai menjadi jalan mempercepat pemerataan layanan publik. Saat ini, sebagian besar warga pesisir masih harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat pemerintahan di Tanjung Redeb, yang memakan waktu dan biaya.
“Selama pelayanan masih jauh, masyarakat akan terus mengalami kesulitan. Pemekaran memberi peluang untuk menempatkan layanan lebih dekat dan mudah diakses,” katanya.
Subroto mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan resmi dan tidak terjebak pada informasi spekulatif. Ia menegaskan bahwa pemekaran memerlukan proses panjang, mulai dari persetujuan daerah hingga lampu hijau dari pemerintah pusat.
“Kita tetap dukung, tapi semua ada waktunya. Yang penting proses berjalan dan tidak terhenti,” pungkasnya.(ADV)
