Cegah Politik Uang, Bawaslu Gencarkan Pendekatan Masif 

Kepala Bawaslu, Suriani,

NEWSNUSANTARA.COM, TARAKAN – Disebut kejahatan demokrasi, Kepala Bawaslu, Suriani, berharap dapat menumbuhkan slogan luberjurdil di lapisan masyarakat sehingga memperoleh pemimpin yang berkualitas demi kemajuan provinsi Kalimantan Utara di era kepemimpinan 2024 mendatang dari pelaksanaan pemilu dan pilkada nantinya.

“Kita akan melaksanakan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024, mari kita sama-sama kawal pelaksanaan demokrasi ini secara langsung, jujur dan adil, secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, tanpa intimidasi. Jadi slogan luberjurdil itu memang harus tumbuh dari masyarakat bahwa kita ingin menghasilkan pemimpin yang berkualitas demi majunya provinsi Kaltara tercinta.” Terangnya saat dijumpai Newsnusantara saat melakukan rapat koordinasi di salah satu hotel Tarakan, Rabu (6/7/22).

Adapun yang menjadi stressing Bawaslu, memilih motivasi masyarakat sebagai titik sentuh terampuh melalui edukasi dan sosialisasi dari tingkat bawah terkait hak politik tanpa rentet ongkos politik yang selama ini biasa terjadi.

“Edukasi ini yang kita lakukan secara masif kita berharap kesadaran politik masyarakat semakin terbangun sehingga menghasilkan pemimpin – pemimpin yang tentunya berkualitas murni tanpa melakukan politik- politik praktis,” katanya.

Mengingat kasus Pilkada yang sebelumnya terjadi, pihaknya yakni Bawaslu, sempat memperoses hukuman bagi partai politik, yang dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang.

“Kita sampai ada pidana terkait politik uang. Kita ditahun pilkada kemarin ada sekitar 93 kasus tapi tidak semua pidana yah, semua diproses. Ada pidana, ada administrasi, ada etik, kemudian juga ada pelanggaran hukum lainnya,” ujarnya.

“Kita berharap memang kepada masyarakat bahwa suara mereka suara emas. Suara mereka tidak bisa terbeli Dengan hanya uang, karena suara emas adalah suara berharga,” tutupnya. (Putri)

Bagikan :

Kawal Pemilu 2024, IJTI dan Bawaslu Jajaki Kerja Sama

NEWSNUSANTARA.COM, JAKARTA – Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) dan Bawaslu RI menggelar pertemuan di Gedung Bawaslu RI Jl Thamrin, Jakarta, Rabu sore (22/06/2022). Pertemuan itu membahas kerja sama untuk mengawal Pemilu 2024.

Hadir dalam pertemuan itu yakni Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan bersama pengurus pusat IJTI antara lain Wahyu Triyogo, Rahmat Hidayat, dan Ken Norton Hutasoit. Sedangjan dari Bawaslu dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang didampingi anggota Bawaslu Lolly Suhenty bersama staf Bawaslu.

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dalam pertemuan itu mengatakan IJTI berkomitmen mengawal Pemilu 2024. “Terkait pemilu, kami akan melaunching IJTI kawal pemilu 2024. Kami memiliki komitmen untuk melakukan sosialisasi, literasi, dan edukasi pemilu 2024,” ujar Herik.

Herik menegaskan jurnalis mengawasi pemilu sebagai fungsi kontrol sosial dari media. ‘Jurnalis memantau, meliput, dan melaporkan ke publik. Jurnalis punya privilege untuk mengakses narasumber dan memberitakannya. Untuk itu jurnalis harus menjaga amanah itu.

Jurnalis harus menjalankam tugas secara profesional, memiliki keterampilan, keahlian, dan taat pada kode etik jurnalistik dan P3SPS,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyambut baik kehadiran IJTI yang berkomitmen mengawal Pemilu 2024. “Pengawasan Pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tugas semua pihak. Kami berharap IJTI berperan dalam memilah, memilih berita bermasalah terkait dengan pemilu,” ujarnya.

Pada Pemilu 2019 lalu, kata Bagja, pers berperan,.salah satunya, memgatasi masalah hoaks surat suara di Syahbandar Tanjung Priok. “Media meanstream membantu melakukan verifikasi. Peran pers seperti ini diharapkan pada Pemilu 2024 mendatang mengingat kerawanan pemilu 2024,” pungkasnya.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty juga memberi perhatian terkait hoaks dan informasi bermasalah di media sosial. Untuk mengatasi masalah hoaks, kata Lolly, dibutuhkan kerjasama Bawaslu dengan media tv untuk cepat menyampaikan informasi yang benar. Informasi pemilu yang benar harus terinformasikan ke publik mulai dari pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran pemilu.

“Kalau dalam genting, kami akan siapkan video statemen untuk menyampaikam informasi yang benar kepada publik. Kami harus tegak lurus dengan aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi IJTI Ken Norton Hutasoit mengatakan IJTI perlu kerja sama dengan Bawaslu untuk memperkuat pemahaman jurnalis tv dalam meliput pemilu termasuk pengawasam pemilu. Jurnalis tv, kata Ken, harus paham aturan dan hal-hal mana yang bisa diliput termasuk pada saat pemungutan suara di TPS. ‘Dalam peliputan pemilu, jurnalis tidak jarang menjadi korban kekerasan, karena itu harus mengedepankan keselamatan dan taat pada KEJ dan P3SPS,” tutupnya. (*)

Bagikan :

Aliansi Masyarakat Kecil, Kembali Lanjutkan Refleksi 2,5 Tahun DPRD Kota Tarakan

NEWSNUSANTARA.COM, TARAKAN – Berbeda dengan sebelumnya, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kecil Sampai pada tahap memasuki gedung DPRD dalam rangka melanjutkan penyampaian aspirasi masyarakat pada Selasa, (1/3/22).

Adapun pada pelaksanaannya, terdapat 30 mahasiswa yang mewakili, memasuki ruang rapat yang telah disediakan.

Dalam rangka pengamanan dari pihak aparat kepolisian, melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa maupun dan barang bawaan bermaksud pencegahan hal- hal yang tidak inginkan dan menjaga kondusifitas selama penyampaian aspirasi tersebut.

Adapun aspirasi yang dibawakan mahasiswa mewakili Masyarakat Kota Tarakan, diantaranya
Permasalahan yang dialami maupun isu yang beredar dikalangan masyarakat kota Tarakan yang dimana dalam hal ini diharapkan dapat menjadi atensi bagi pihak DPRD Kota Tarakan.

“Kami memberikan masukan beberapa point yang diharapkan dapat mendapatkan atensi dari pihak DPRD. Tentu masukan kami berasal dari masukan dari kawan masyarakat terkait isu yang ada dan beredar dikalangan masyarakat kota Tarakan contoh nya perda kepemudaan kemudian perda terhadap penanganan gelandangan dan pengamen” terang Muhammad Nizam mewakili aliansi masyarakat kecil. (Putri)

Bagikan :

Gerindra Minta Pemerintah Cabut Keputusan Pengalihan Guru Ke PPPK

Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni

NEWSNUSANTARA,JAKARTA – Kalangan dewan meminta pemerintah mencabut keputusan penerimaan tenaga pengajar dan guru melalui formasi CPNS dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai tahun 2021. 

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menegaskan keputusan tersebut sangat merugikan para guru.

“Bagaimana bisa Guru tidak di masukan dalam formasi CPNS, itu namanya Zalim, jelas kita menolak adanya wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN,” kata dia kepada wartawan, Selasa (5/1).

Menurut dia, jika jaminan kesejahteraan maupun karier bagi para pendidik tak terpenuhi, maka sulit untuk berharap guru menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual.“Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik,” jelasnya.

Dalam kacamata Ali, skema PPPK tak cocok untuk para guru. Sebab, skema ini setiap tahun harus dievaluasi dan bukan bentuk 100 persen solusi untuk para guru honorer saat ini.

“Jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampur aduk seperti ini,” jelasnya.

Politisi Gerindra ini menegaskan, Guru itu output-nya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu output-nya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. 

“Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan,” terangnya.Ali Zamroni sebagai Anggota Komisi X akan menyampaikan keberatan secara langsung mengenai aspirasi ini pada saat rapat kerja dengan kemendikbud setelah masa reses berakhir.

Untuk diketahui, pemerintah ke depannya tidak akan menerima formasi guru sebagai PNS, tapi hanya menjadi PPPK. Hal ini juga sudah disetujui oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Kebijakan ini akan dimulai pada lowongan CPNS 2021. Meski begitu, guru yang saat ini sudah berstatus sebagai PNS akan tetap dipertahankan predikatnya hingga pensiun. (sam)

Bagikan :
Petugas mengecek kelengkapan berkas gugatan pilkada serentak 2020 yang diajukan pemohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (21/12/2020). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww/am.

NEWSNUSANTARA,JAKARTA RATUSAN- peserta Pilkada 2020 serentak pada 9 Desember lalu berbondong-bondong mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga Selasa (22/12) Pukul 18.00 WIB, MK menerima sebanyak 128 permohonan sengketa Pilkada gubernur, bupati, dan wali kota, baik secara langsung maupun daring.Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, untuk pemilihan gubernur terdapat tiga permohonan perselisihan hasil pilkada, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu.Permohonan perselisihan hasil pemilihan paling banyak adalah bupati, yakni sebanyak 112 permohonan, sedangkan untuk wali kota 13 pemohon. Selengkapnya, pada hari Selasa terdapat penambahan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati sebanyak dua perkara untuk Pemilihan Bupati Banjar.

Pada Senin (21/12) tercatat terdapat tambahan 35 permohonan, yakni Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Timur (2 perkara), Sigi, Mamuju, Meranti, Seram, Luwu, Luwu Utara, Pegunungan Bintang (2 perkara), Kepulauan Aru, Mandailing Natal, Barru (2 perkara), dan Banyuwangi.

Berikutnya, Kepulauan Sula, Kutai Timur, Indragiri Hulu, Teluk Bintuni, Yalimo, Luwu Timur, Padang Pariaman, Nabire (2 perkara), Waropen (2 perkara), Samosir, Lombok Tengah, Poso, Morowali Utara, Lamongan, Asmat, Halmahera Barat, Sumbawa, dan Lima Puluh Kota.

Sementara itu, pada hari Ahad [20/12], sebanyak empat permohonan yang didaftarkan ke MK, yakni Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara, Solok, Nias, dan Rokan Hilir.

Pada hari Sabtu [19/12], sebanyak enam permohonan yang masuk, yakni Pemilihan Bupati Mamberamo Raya (2 perkara), Pandeglang, Mandailing Natal, Asahan dan Nabire.

Sebelumnya, pada hari Jumat [18/12], permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan bupati sebanyak 46 permohonan, yakni Manokwari, Pesisir Selatan, Sijunjung, Malinau, Karimun, Rokan Hulu, Pangkajene dan Kepulauan, Kuantan Singingi, Nias Selatan, Labuhanbatu, Maluku Barat Daya, Wakatobi, Bone Bolango (2 perkara), dan Halmahera Utara.

Selanjutnya, Muna, Manggarai Barat, Nunukan, Gorontalo, Tasikmalaya, Lampung Selatan (2 perkara), Bandung, Gorontalo, Bengkulu Selatan, Kotabaru, Kaur, Manokwari Selatan, Tolitoli, Kepulauan Aru, Labuhanbatu Selatan.

Kemudian Pesisir Barat, Mamberamo Raya, Konawe Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan, Halmahera Timur, Sorong Selatan (2 perkara), Purworejo, Tojo Una-Una, Teluk Wondama, Pahuwato, Halmahera Timur, Malaka, Lingga, dan Tapanuli Selatan.

Pada Kamis (17/12), permohonan yang masuk 17 pemohon, yakni hasil Pemilihan Bupati Rembang, Sumba Barat, Belu, Raja Ampat, Penukal Abab Lematang Ilir, Pangandaran, Kotawaringin Timur, Sekadau, Taliabu, Halmahera Selatan, Banggai, Ogan Komering Ulu, Konawe Kepulauan, Karo (2 sengketa), Bulukumba, dan Musi Rawas Utara.

Sehari sebelumnya, pada hari Rabu (16/12), permohonan yang masuk adalah hasil Pemilihan Bupati Kaimana dan Lampung Tengah.

Berikutnya, sengketa hasil pemilihan wali kota yang masuk ke Mahkamah Konstitusi adalah Manado, Tangerang Selatan, Palu, Surabaya, Magelang, Bandar Lampung, Tidore Kepulauan, Banjarmasin, Sungai Penuh, Balikpapan, Ternate, Medan, dan Tanjung Balai. [antara]

Bagikan :

Waktunya Menjoblos Di TPS 15

NEWSNUSANTARA,BERAU-Setelah melalui tahapan tahapan waktu demi waktu yang menghabiskan pemikiran serta perencanaan yang cukup matang bersama tim,tiba saatnya kini tanggal 09 Desember 2020 melaksankan penjoblosan di masing -masing TPS sesuai KTP dan domisili.Sri Juniarsih yang merupakan pasangan nomor urut 02 Calon Bupati Berau mendatangi TPS 15 di Kelurahan Gunung Panjang,dengan mengunakan kerudung Hijab warna pink dan berbaju hitam.dengan mengakat kartu pemilih Sri Juniarsih Menunjukan ke arah camera bahwa dia telah membuktikan sebagai warga dan mempunyai hak pilih untuk menjoblos ditengah tengah cuaca Gerimis.

Sedangkan pasangan Sri Juniarsih yaitu Gamalis Calon Wakil Bupati Berau  menjoblos di TPS 01 Kelurahan Tanjung Redeb,Dengan mengunakan kopyah warna hitam.Beliau berharap dan meminta ke semua warga Berau dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang di adakan 5 tahun sekali di Kabupaten Berau ini.

“Bagi yang tidak mendapatkan undangan tetap bisa mencoblos dengan membawah KPT Berau Ke TPS terdekat atau di RT tempat tinggal.Jangan sampai golput ya.Karena kalian menjadi penentu Berau 3,5 tahun kedepan.”katnya.

Tentunya kita semua di pesta demokrasi ini jangan sampai pesta ini di nodai dengan hal hal negatif ciptakan suasana tentram dan damai.(*)

Bagikan :

4.101 Aparat Pengamanan Digeser. Khusus Polisi Di-swab dan Dibekali Buku Saku

KARANG ASAM. Apel pergeseran pasukan digelar Polresta Samarinda. Dipimpin Waka Polresta Samarinda AKBP Dedi Agustono, Senin (7/12) kemarin. Sebanyak 4.101 personel yang mengikuti apel ini. Terdiri atas 606 anggota Polri dan 3.495 perlindungan masyarakat (Linmas). Namun tidak semua Linmas yang hadir di lapangan Mapolresta.

Cukup diwakili Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin. Ribuan personel kepolisian dan Linmas ini nanti disebar sesuai dengan lokasi pengamanan TPS yang telah ditentukan.
Selain menggelar pergeseran petugas pengamanan, ratusan polisi yang bergeser juga dilakukan pemeriksaan swab antigen dan dibekali dengan buku saku.

Buku saku itu merupakan panduan sebagai petunjuk teknis pengamanan pemilu bagi polisi. “Sehingga dalam pelaksanaan pengamanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan protokol kesehatan Covid-19,” beber Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman, melalui Kasubag Humas, AKP Anissa Prastiwi.

Dedi menjelaskan selain personel Polresta Samarinda, satu peleton unit reaksi cepat yang terdiri dua kompi BKO Polda Kaltim yakni Ditsabhara dan Brimob Batalyon Kompi B Pelopor juga turut ikut dalam pengamanan.
“Ada tambahan satu kompi gabungan Polda Kaltim dan satu Kompi Brimob Yon B pelopor Polda Kaltim,” ungkap Dedi.

Dalam pengamanan, Dedi berharap para personel untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan. Dan terpenting menjaga integritas dan netralitas.
“Karena saat ini kita tengah di masa pandemi Covid-19, untuk itu wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes),” tandasnya. (oke/nha)

Bagikan :

Aparat Dan Bawaslu Harus Tegas Menindak Money politik Tanpa Pandang Bulu

 

NEWSNUSANTARA,BERAU-Ketua Tim Penasehat dari Hj.Junarsih ,MPd-Gamalis Calon Bupati Berau Nomor  2 pemilhan Kepala Daerah Kabupaten Berau,Kalimantan Timur,Bambang mmemprotes keras dugaan pratek Money Politics atau politik uang dengan cara membagi bagikan uang kepada calon memilih yang marak terjadi dalam beberapa hari terakhr di tengah tengah massa tenang ini,di sejumlah daerah di Berau.katanya.dalam presrilis dengan virtual,Minggu 06/12/2020.

“Bambang menegarai bahwa pada sisa 4 hari terakhir karena Pilkada akan di selengarakan pada 9 desember 2020,Apabila tidak ada penindakan oleh bawaslu dan aparat Kepolisian ,pratek tersebut akan semakin mengila.”

Pratek bagi-bagi uang tersebut,selain nyata –nyata sebagai TINDAK PIDANA yang dapat dikenakan sanksi penjara,adalah juga merupakan bentuk penghinaan terhadap DEMOKRASI.Selian itu Money Politics yang cenderung terstruktur,sistematis dan massif ini adalah pelecehan terhadap Pemerintah dan aparat dan Aparat penegak Hukum yang telah tersusah payah memfasilitasi dan menjaga berjalanyan pesta demokrasi lima tahunan ini.ujarnya.

Dalam kaitan itu,Bambang yang juga sangat dikenal sebagai Komisioner Pemberatasan Korupsi(KPK) Periode 2011 -2015 tersebut mendesak Bawaslu Daerah dan Aparat Polisi di Berau Kalimantan Timur .untuk mengusut dan menindak tegas para perusak Demokrasi tersebut lebih lanjut ,tegasnya.

Bambang mengatkan”Dalam waktu dekat kami akan segera melaporkan tindakan tindakan Money Politics tersebut berikut sejumlah barang bukti-bukti yang kami anggap telah mencederai demokrasi ,hukum dan hak-hak politik masyrakat tersebut.”

Menutup Pernyataan dalam zoom virtual sekitar jam 16.30 wita.Bambang menyatakan,”kami percaya KPU,Bawaslu dan Aparat Kepolisian serta berbagai elemen masyarakat yang menghormati hukum dan demokrasi akan bertindak dan bereaksi keras atas pratek money politics.bahwa masyarakat sekarang tidak bisa di bodohi hanya dengan selembar dua lembar uang seratus ,karena ada martabat dan harga diri pada masyarakat Berau yang terkenal memegang teguh kejujuran dan penghormatan hukum.”Pungkasnya.(As5)

Bagikan :

KPU Bontang Masih Memilih Moderator Debat Pilkada

(Istimewa)KPU Bontang sebelumnya sudah mensosialisasikan kegiatan debat publik yang akan dipandu moderator Nirmalasari.

Newsnusantara,Bontang– DEbat calon Bupati dan Wakil Bupati Bontang yang rencana di gelar nanti 31 0ktober 2020 masih belum final nama yang di tunjuk masih menjadi sorotan karena pernah mencalonkan sebagai legislatif yaitu Nirmala sari.

Namun hal itu dibantah oleh Nirmala. Menurutnya, ia telah mengundurkan diri dari partai besutan Wiranto itu. “Saya sudah mundur secara sah dari Partai Hanura pada tanggal 27 Oktober 2020 kemarin,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2020).Dirinya beralasan selain sudah tidak aktif lantaran konflik dualisme dan perubahan struktural besar – besaran membuatnya tak lagi berkegiatan di Hanura Kaltim.“Sejak mendapat konfirmasi dari KPU, saya langsung membuat surat tertulis kepada DPD Hanura dan sudah ditanggapi. Saya pastikan saya netral dalam debat besok,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, secara teknis dirinya hanya memandu jalannya debat. Hanya itu saja. Perihal kebocoran soal. Ia meyakinkan kalau seluruh soal debat akan diberikan saat mendekati detik-detik acara. “Publik Bontang tak perlu mengkhawatirkan netralitas saya dalam debat,” tegasnya

Pernyataan Nirmala Sari ini dikuatkan dengan surat dari DPD Hanura Kaltim Nomor : 371/DPD-HANURA/KLT/X/2020 tentang pengunduran diri Bendahara I DPD Hanura Kaltim periode 2020-2025, a.n Nirmalasari, SE.

Menanggapi itu, Ketua KPU Bontang Erwin mengatakan, penunjukkan moderator debat publik kandidat masih bisa berubah. Bahkan sampai Sabtu (31/10) pagi ini moderator debat masih dibicarakan.  “Iya masih kemungkinan diganti,” kata Erwin kepada awak media.

Namun Erwin memastikan Nirmala Sari sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik. Hal itu dibuktikan dari surat pernyataan yang diterima KPU. “Ada suratnya sudah tidak aktif sebagai anggota partai,” jelasnya.

Adapun penunjukkan moderator diketahui merupakan usulan dari event organizer penyelenggara debat. “Nama yang diusulkan itu,” sebutnya. Kendati demikian, Erwin menjamin pelaksanaan denat publik akan dilakukan secara profesional dan adil. “Kami jamin materi debat tidak akan bocor ke kandidat, ini soal jabatan yang kami pertaruhkan,” pungkasnya. (bgr)

 

Bagikan :

Kasus Pidana Pelangaran Dua Laporan Di hentikan

BERAU,BONTANG – Polres Bontang bersama Tim Terpadu yang terdiri dari Kejaksaan Hukum,Badan pengawas Pemilu Bontang menghentikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang sama-sama dilaporkan oleh kedua pasangan calon (paslon) Pilkada Bontang.

“Status laporannya dihentikan di pembahasan kedua karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan,” ujar Ketua Bawaslu Nasrullah, didampingi Kasat Reskrim Polres Bontang AKP Makhfud Hidayat, dan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Bontang Syaiful Anwar, Selasa (27/10/2020) sore.

Ketua Bawaslu Nasrullah (tengah), didampingi Kasat Reskrim Polres Bontang AKP Makhfud Hidayat, dan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Bontang Syaiful Anwar, dalam jumpa pers bersama wartawan.

Selain telah meminta keterangan ahli, mereka juga telah menghadirkan 16 saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Hasilnya, dari dua peristiwa saat itu, belum cukup meyakinkan lantaran tidak memenuhi minimal dua alat bukti. Sehingga kasusnya tidak layak naik ke tingkat penyidikan.  “Hasil ini merupakan keputusan bersama,” terang Nasrullah.

Sebagai informasi, laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu paslon nomor urut 2 teregister dengan nomor 005/REG/LP/PW/kota/23.03/X/2020. Adapun paslon nomor urut 1, teregister dengan nomor 006/REG/LP/PW/kota/23.03/X/2020.

Sebelumnya diberitakan, kedua Paslon disangkakan larangan politik uang yang telah diatur dalam pasal 73 ayat 1 dan 4 serta pasal 187A ayat 1.  “Pasal yang disangkakan keduanya sama. Hanya berbeda motif dan peristiwa,” kata Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS) Bawaslu Bontang Aldy Artrian.

Aldy membeberkan, laporan pertama terkait pemberian bantuan ember cuci tangan di kawasan Pasar Ikan Tanjung Limau, yang dilaporkan pada Minggu (18/10/2020). Sedangkan laporan kedua, terkait pemberian bantuan untuk korban kebakaran di Bontang Kuala yang dilaporkan pada Senin (19/10/2020). (bms)

Bagikan :