Inflasi di Berau Meroket, Perlu Solusi Jitu Redam Kenaikan Harga Jual Barang

Minggu, 19 Mei 2024 07:02 WITA
Anggota Fraksi Nasdem Berau, Dedy Okto Nooryanto

NEWSNUSANTARA.COM, TANJUNG REDEB – Angka inflasi di Kabupaten per April 2024 lalu naik menjadi 3,62 persen sebagaimana rincian data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim.

Situasi ini, membuat Berau dinobatkan sebagai daerah dengan angka inflasi tertinggi se-Kalimantan Timur.

Mengetahui situasi ini, Anggota Komisi II DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto menyebut, tingginya angka inflasi di Berau tersebut perlu penangan serius oleh pemerintah kabupaten dan organisasi perangkat daerah terkait. Sehingga nilai inflasi dapat ditekan.

Baca Juga  Groundbreaking Pengembangan RSUD dr Abdul Rivai Resmi Dilakukan, Sebagai Komitmen Tingkatkan Mutu Kesehatan

“Harus ada solusi agar tidak terus meningkat,” katanya.

Menurut pria yang akrab disapa Dedet itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan mengatasi tingginya inflasi yakni dengan meningkatkan hasil produksi serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Sebab kata dia, di pasaran beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga rerata berasal dari luar Berau, seperti beras yang didatangkan dari Sulawesi atau Jawa.

Baca Juga  Data Ulang Drainase Perkotaan, Antisipasi Banjir

Lantaran harga yang tidak tetap dan dapat berubah-ubah setiap waktu atau fluktuatif, diakui politisi dari fraksi Nasdem itu perlu dipertimbangkan oleh Pemkab dalam pendataan di lapangan, sehingganya jika terjadi kenaikan dapat segera diminimalisir dengan pemenuhan bahan baku melalui pasar murah.

“Memang masalah harga, terutama bahan pokok itu harganya tidak tetap atau bersifat fluktuatif makanya perlu pendataan apa saja kebutuhan utama masyarakat yang mengalami kenaikan harga,” jelasnya.

Dedy menduga, kenaikan harga tersebut bisa saja dipicu karena tingginya ongkos pengiriman. Karena stok atau hasil produksi beras yang masih bergantung dari luar daerah. Karena apabila tidak dilakukan hal yang demikian maka, dikhawatirkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Berau.

Baca Juga  Dewan Soroti Sistem PPDB Zonasi yang Kerap Menimbulkan Pro-Kontra

Ia mendorong Pemkab Berau turun ke lapangan dengan OPD terkait, guna mengetahui persoalan mengenai sistem pengiriman.

“Kalau bisa pemerintah daerah melakukan survei terkait persoalan tersebut,” pungkasnya.

Reporter: Miko Gusti

Bagikan:
Berita Terkait