NEWSNUSANTARA.COM,BERAU,-Madri Pani, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, memberikan respons terhadap upaya yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zianal Arifin Paliwang, yang mengirimkan tim survey independen untuk membahas ajakan bergabungnya Kabupaten Berau dengan Kaltara.
Saat ini, Kabupaten Berau sedang menjadi sorotan terkait dengan ajakan tersebut, dan Madri Pani turut memberikan klarifikasi mengenai sikap DPRD Berau dalam hal ini. Ia menekankan bahwa, sebagai Ketua DPRD, ia belum mengeluarkan sikap resmi terkait ajakan tersebut. Madri Pani percaya bahwa keputusan mengenai bergabung atau tidaknya Berau dengan Kaltara adalah sepenuhnya wewenang masyarakat Berau.
“Kami menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada masyarakat. Meskipun saya menjabat sebagai Ketua DPRD, saya tidak memiliki hak untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap ajakan bergabung dengan Kaltara,” ungkapnya.
Menurut Madri, diperlukan pembahasan mendalam mengenai implikasi dan manfaat dari bergabung dengan Kaltara. Keputusan akhir harus mencerminkan aspirasi masyarakat Berau.
Madri juga mengakui bahwa ajakan untuk bergabung dengan Kaltara bukanlah hal baru, namun perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia tidak mengomentari atau menghambat upaya tim survey independen yang dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara untuk melakukan penelitian di Berau. Madri berharap hasil survei tersebut akan dibagikan kepada masyarakat Berau, dan ia menegaskan bahwa keputusan akhir harus memperhitungkan suara mayoritas masyarakat dan tidak boleh dipaksakan.
“Kami dipilih oleh masyarakat untuk mengakomodir aspirasi mereka. Jika masyarakat tidak setuju, maka kami tidak akan mendukung ajakan tersebut. Suara masyarakat adalah prioritas utama bagi kami,” tandas Madri. (/ADV) Reporter:Miko//Editor:Edy
