Ketua Komisi II DPRD Berau Sarankan Evaluasi Berkala dalam Penyerapan Sektor Ketahanan Pangan

Jumat, 18 April 2025 08:49 WITA

NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong memandang, jika Berau masih belum bisa keluar dari sektor pertambangan. Pandangan tersebut diakuinya, karena sektor lain masih belum mampu mendongkrak PAD secara menyeluruh.

Menurutnya, seluruh pihak sudah harus mulai belajar meningkatkan penghasilan maupun ketahanan pangan dari sektor lain seperti perkebunan, pertanian dan perikanan yang juga sama-sama berasal dari sumber daya alam (SDA) Kabupaten Berau.

Baca Juga  Polres Selidiki Dua Kasus Dugaan Korupsi, Janjikan Akhirn Tahun Rilis Tersangka
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

“Dari sinilah kita mulai bisa belajar keluar dari sektor tambang sebagai penggantinya, minimal tiga sektor itu,” tegasnya.

Ketiga sektor itu, menurut Rudi saling berkaitan satu sama lain, sehingga ketiga sektor tersebut bisa menjadi penggati sektor pertambangan apabila dikelola secara baik.

Dari hematnya, upaya yang dapat dilakukan bisa dimulai dengan kerjasama dengan pihak swasta untuk menghasilkan nelayan dan pekebun mandiri. Namun tidak hanya fokus bahan mentah berupa sawit.

Baca Juga  Wendie Lie sarankan Kepala Daerah Lebih Selektif Pembagian Anggaran ke OPD di Lingkungan Pemkab Berau

“Bisa kakao, lada dan lain sebagainya yang dapat dikembangkan menjadi ketahanan pangan,” katanya.

Legislator dari partai banteng itu menganggap, jika ketidak maksimalan dalam serapan yang didasarkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah dapat menjadi pemicu sektor tersebut tidak terserap sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan.

Sehingga apabila ada serapan yang masih kurang, perlu dilakukan evaluasi secara berkala di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani terkait ketahanan pangan.

Baca Juga  Dandim Letkol Arm Ketut Wira Sambangi Veteran, Bagikan Tali Asih dari Pangdam dalam Silaturahmi Bermakna

“Bahwa DPRD itu sudah mengetok anggaran tahun 2024 sesuai dengan instruksi kemendagri secepat mungkin, dengan harapan agar perputaran ekonomi itu berjalan,” tambahnya.

“Jadi kalau ada sektor-sektor yang sejatinya prioritas terhadap pergerakan ekonomi tapi masih ada yang tidak terserap tentu perlu ada evaluasi kinerja daripada pimpinan ODPnya,” tandasnya.

(MRK/ADV)

Bagikan:
Berita Terkait