Pengawasan Lemah, DPRD Berau Dorong Evaluasi Sistem Barcode BBM Subsidi

Selasa, 31 Maret 2026 06:06 WITA
Anggota DPRD Berau Sutami

NEWSNUSANTARA BERAU- Anggota DPRD Berau, Sutami, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap penerapan sistem barcode dalam distribusi BBM subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Berau. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Berau tidak lengah dan segera memperketat kontrol agar penyaluran tetap tepat sasaran.

Menurut Sutami, praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu harus ditindak tegas. Ia menilai tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat yang seharusnya berhak menerima manfaat subsidi dari pemerintah.

Baca Juga  Di Akhir Penugasan Satgas Pamtas RI -MLY Yonarmed 18/Komposit Buritkang Berhasil Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu
Anggota DPRD Berau Sutami

“Ini bukan persoalan sepele. BBM subsidi ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, laporan terkait dugaan penyimpangan tersebut telah diterima dari masyarakat. Karena itu, ia mendesak instansi terkait untuk turun langsung melakukan pengecekan di lapangan.

“Keluhan itu sudah kami terima. Maka dari itu, perlu ada pemeriksaan ulang oleh pihak berwenang untuk memastikan kebenarannya,” ujarnya.

Baca Juga  Tinjau Lokasi Penyeberangan LCT di Sambaliung

Selain pengawasan, Sutami juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini. Ia menilai, potensi celah dalam mekanisme transaksi harus segera dibenahi agar tidak terus dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jika ditemukan kelemahan dalam sistem, harus segera diperbaiki. Jangan sampai kebijakan yang sudah baik justru disalahgunakan,” katanya.

Baca Juga  Ratusan Mahasiswa UB Kota Malang Keracunan saat Kemah

Ia juga menekankan pentingnya peran pihak SPBU dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan. Petugas diminta lebih teliti dalam memeriksa data kendaraan maupun kelengkapan dokumen sebelum melayani pengisian.

“Operator di lapangan punya peran penting. Jika menemukan pelanggaran, sebaiknya segera dilaporkan. Apabila sudah mengarah ke tindak pidana, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku agar ada efek jera,” pungkasnya.

Reporter: Marta Tongsay | Editor: Hendra

Bagikan:
Berita Terkait