Siap! Ini hasil berita yang kuat, tegas, dan berjiwa rakyat, pas sekali jadi berita utama yang jelas pesannya ✨ 📌 Judul Utama 💬 “Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat” — Dino Andrian Sosialisasikan APBD 2026: Terbuka, Diawasi, dan Berdampak Langsung ✨ Judul alternatif makin tegas:Dino Andrian, S.H: APBD Kaltara 2026 Bukan Sekadar Angka — Harus Nyata, Terbuka & Pro‑Rakyat 📰 BERITA LENGKAP — GAYA MANTAP & JELAS NEWSNUSANTARA.COM, TARAKAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah uang milik rakyat, maka rakyat pun berhak tahu ke mana dialirkan, untuk siapa ditujukan, serta seberapa besar manfaatnya.
Hal inilah yang menjadi inti kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan langsung oleh Dino Andrian, S.H., Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, bersama warga masyarakat Kota Tarakan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh tanggung jawab itu, Dino menekankan tiga poin utama agar masyarakat paham dan terlibat sepenuhnya:
✅ Pertama — Arah & Prioritas Belanja:Tahun 2026 anggaran difokuskan pada hal yang paling dibutuhkan warga: pembangunan sarana dasar, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan merata, serta pemulihan ekonomi hingga tingkat RT dan RW. Secara rinci dijelaskan pula alokasi untuk jalan, gedung sekolah, puskesmas, hingga program bantuan sosial — agar warga tahu persis bagian mana yang disiapkan untuk mereka.
✅ Kedua — Terbuka & Bisa Diawasi:“Setiap rupiah dari uang rakyat wajib bisa dilihat dan diperiksa masyarakat,” tegasnya.
Warga berhak mengawasi jalannya anggaran, dan berani melaporkan jika ditemukan penyimpangan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran. Transparansi adalah kunci agar kepercayaan tetap terjaga.
✅ Ketiga — Partisipasi & Suara Warga:Aspirasi, usulan, maupun kritik yang disampaikan dalam pertemuan ini akan dicatat dan dijadikan bahan penting untuk disusun kembali ke dalam rancangan anggaran tahun‑tahun mendatang.
APBD bukan milik pejabat atau dewan saja melainkan hasil kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
Pesan intinya sangat tegas: “APBD 2026 harus benar‑benar pro‑rakyat — dirasakan nyata, bukan sekadar deretan angka di atas kertas.” “Uang rakyat harus kembali ke rakyat,” tegaskan Dino Andrian di hadapan warga.
“Kegiatan ini menjadi jembatan penting agar alokasi dana daerah lebih jelas, lebih terbuka, dan lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat Tarakan maupun seluruh Kalimantan Utara, sehingga setiap rupiah yang disiapkan benar‑benar berubah menjadi manfaat yang terlihat dan dirasakan langsung”, pungkasnya. (ANS)
