Tidak Ada Pilihan Lain, Perbaikan Jembatan Harus Dilakukan

Jumat, 2 Juni 2023 03:45 WITA
FOTO:Abdul Waris anggota DPRD Berau,Kalimantan timur.

NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB – Perbaikan jembatan Sambaliung,kabupaten Berau,Kalimantan timur. menjadi isu yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya jalur darat yang menghubungkan 6 kecamatan, yaitu Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Bidukbiduk dengan Tanjung Redeb, ibukota Kabupaten Berau.

Hal ini tidak luput dari perhatian Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris. Ia menjelaskan bahwa perbaikan akses utama seperti jembatan pasti akan memiliki dampak.

“Tidak ada pilihan lain, jembatan tersebut harus diperbaiki. Jembatan sudah tua, terlebih lagi sudah ada kajian tentang kondisinya,” ujar Abdul Waris pada Kamis (1/6/2023).

Baca Juga  Gamalis Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berau Lebih Profesional dan Berintegritas

Politisi dari fraksi Demokrat ini menyatakan bahwa dirinya sebagai warga Bidukbiduk juga merasakan kekecewaan yang pasti dirasakan oleh masyarakat. Masalahnya meliputi kesulitan dalam menyeberang dan terhambatnya arus ekonomi.

FOTO:Abdul Waris anggota DPRD Berau,Kalimantan timur.

Abdul Waris menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa tidak ada pilihan lain selain melakukan perbaikan. Jika ingin membangun jembatan baru, prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, proyek tersebut masih dalam tahap review perencanaan.

“Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak memperbaiki jembatan Sambaliung,” jelasnya.

Baca Juga  Wakil Bupati Asahan Ajak UMKM Daftarkan Sertifikasi Halal Gratis di Aplikasi Sehati

Terkait dengan pembatasan jam operasional penyeberangan untuk kendaraan roda empat dan roda dua, Abdul Waris mengatakan bahwa hal itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menyediakan jasa penyeberangan.

“Di Tenggarong dulu begitu. Masyarakat membuka jasa penyeberangan yang dikomersilkan. Hal ini dapat memberikan pendapatan bagi pemilik kapal dan ketinting,” terangnya.

Abdul Waris menyebutkan bahwa meskipun waktu pengerjaannya memakan waktu 4 bulan yang cukup lama, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain melakukan perbaikan.

“Jangan ditunda-tunda lagi. Ini APBD Provinsi dan harus kita dukung. Meskipun tahun lalu pelaksanaannya gagal, pemerintah harus tegas. Kekurangan adalah hal yang wajar, namun juga harus dievaluasi,” pungkasnya. (/ADV)

Baca Juga  Menunggu Pemanfaatan Museum Batu Bara, Disbupar akan Gagas Wisata Study Tour

Reporter :Miko

Bagikan:
Berita Terkait