NEWSNUSANTARA.COM TANJUNG REDEB – Pemkab Berau mengikuti deklarasi kesiapan BPK perwakilan Kaltim menuju wilayah bebas korupsi (WBK), Selasa (25/8). Masing-masing kabupaten/kota mengikuti kegiatan secara online melalui zoom meeting sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan WBK dan WBBM dalam mengaplikasikan reformasi birokrasi. Kegiatan juga dirangkai dengan pengalungan selempang duta anti gratifikasi dan pin zona integritas.
Bupati Berau, Muharram menyampaikan, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan bagian dalam reformasi birokrasi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. “Ini sebagai komitmen dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Melalui pencanangan zona integritas WBK dan WBBM ini diharapkan bisa mencapai nilai inti profesionalitas yang integrasi dan amanah. Pencanangan ini pun diharapkan bisa menjadi momentum bagi setiap daerah untuk merubah pola pikir dan budaya kerja.
Muharram menegaskan bahwa pencanangan ini merupakan bagian dalam bentuk keseriusan dalam memberantas korupsi. Dengan adanya niat ini diharapkan bisa diikuti dengan tindakan nyata dalam kinerja. “Ini menjadi semangat awal kita untuk memberantas segala bentuk korupsi,” tegasnya.
Disampaikan bahwa korupsi ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Ia pun mengajak agar penerapan gaya hidup ini bisa disesuaikan dengan bidang kerja yang ada. Sehingga penghasilan yang dimiliki dapat disesuaikan tanpa harus mencari peluang-peluang lainnya untuk memenuhi gaya hidup berlebihan. “Kalau kita seorang kepala seksi, bergaya lah sesuai dengan bidang kita. Jangan merasa kepala dinas, karena ini lah yang bisa memunculkan niatan lain. Mari kita semangat cegah korupsi dan melayani secara bersih tanpa ada embel-embel lain,” pungkasnya. (As)
