NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah tahun 2025 secara virtual, Senin (13/8/2025).
Dia menyambut baik agenda ini, mengingat masih banyaknya catatan untuk pengendalian inflasi.
Rakor nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengendalian inflasi, akselerasi program nasional 3 juta rumah, hingga urgensi keamanan digital di tengah percepatan transformasi layanan publik.
Dalam paparannya, Menteri Tito menyampaikan, tingkat inflasi nasional pada Juli 2025 berhasil ditekan di angka 2,37 persen, yang dinilai sebagai capaian positif.
Namun demikian, ia menekankan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang akhir tahun. Adanya hal itu pun menjadi perhatian Pemkab Berau. Menurut Gamalis, hal ini akan menjadi catatan penting untuk keberlangsungan ke depan.
“Kondisi inflasi memang relatif terkendali, namun tantangan di tingkat daerah masih nyata. Kita harus memastikan harga pangan tetap stabil, karena sektor ini paling sensitif terhadap perubahan,” ujarnya.
Sorotan utama dalam rakor juga datang dari Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol A. Rachmad Wibowo, yang menekankan ancaman serius terhadap sistem digital pemerintahan.
Ia mendorong pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh daerah. Menanggapi hal ini, Gamalis menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut.
“Digitalisasi pelayanan publik adalah keharusan. Tapi tanpa keamanan siber yang kuat, kita justru membuka celah baru. TTIS harus dibentuk dan dijalankan secara serius,” tegasnya.
Rakor juga membahas progres program nasional 3 juta rumah, termasuk kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Gamalis menilai kebijakan ini sangat berdampak langsung pada masyarakat bawah yang ingin memiliki hunian layak.
“Inilah bentuk nyata kehadiran negara. Kita di daerah wajib memastikan bahwa kemudahan ini betul-betul dirasakan oleh warga, bukan sekadar angka di laporan,” ujarnya.
Ditekankannya pula, pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah hanya bisa dicapai lewat kerja kolektif. Di mana gabungan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus bisa terus terlaksana khususnya untuk meningkatkan khususnya untuk pengendalian inflasi daerah.
“Tugas ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita butuh sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa menjaga Berau tetap stabil dan sejahtera,” pungkasnya.
(MGN/ADV)
