NEWSNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau pada tahun 2026 menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Dari proyeksi awal, APBD diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp2,6 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut Pemkab Berau bekerja lebih kreatif dalam menjaga stabilitas pembangunan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah rekomendasi dari Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Masukan tersebut langsung ditindaklanjuti dan kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.
“Menteri UMKM menekankan pentingnya memperkuat hilirisasi bahan mentah. Kita punya banyak produk unggulan, dan ini harus dimaksimalkan agar nilai ekonominya meningkat,” jelasnya, Senin (10/11/2025).
Bupati Sri menyoroti bahwa beberapa produk lokal Berau, seperti coklat dan terasi, sebenarnya memiliki potensi besar. Namun sayangnya, pengolahan produk tersebut masih banyak dilakukan oleh perusahaan dari luar daerah. “Kita kirim bahan mentah, tapi yang mengolah justru perusahaan luar. Kemudian hasil olahannya dijual kembali ke kita dengan harga lebih tinggi. Ini tentu harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati Sri mendorong Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar lebih berperan dalam proses hilirisasi. Ia meminta setiap BUMK dapat membangun unit usaha yang mengelola potensi kampung sesuai kapasitas masing-masing.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Pemkab Berau tidak akan memangkas program pemberdayaan UMKM di tahun 2026. Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang harus tetap dijaga di tengah penurunan APBD. “Program prioritas UMKM tetap berjalan. Mereka harus tetap kuat menghadapi kondisi ini,” tegasnya.
Bupati Sri juga mengajak sektor swasta untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat aktif dalam pembinaan UMKM. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diyakini menjadi kunci menjaga roda ekonomi Berau tetap bergerak di tengah tantangan anggaran.(ADV)
