NEWSNUSANTARA-Jajaran DPRD Balikpapan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sidoarjo dan Surabaya, Kamis (3/11), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh SSos.
Rombongan disambut oleh anggota DPRD Sidoarjo Idayana dan Wahyudin Sukri serta Kabag Keuangan dan Program DPRD Sidoarjo M Rofik MM.
Abdulloh mengatakan, kunker dilakukan untuk saling bertukar informasi seputar pelayanan publik, birokrasi hingga peningkatan PAD. “Jadi kunjungan ini adalah sharing (berbagi), kita bertukar informasi yang selanjutnya bisa jadi acuan anggota DPRD Balikpapan dalam melaksanakan tugas, ” ujar Abdulloh didampingi Wakil Ketua Subari.
Untuk itulah, sebagai kelanjutan kunker, Abdulloh meminta agar komisi-komisi DPRD Balikpapan melakukan komunikasi inten dengan DPRD Sidoarjo untuk membuat catatan atau laporan untuk bahan menambah masukan dalam menjalankan tugas kedewanan.
“Setelah kunjungan kerja ini, komisi-komisi inten melakukan komunikasi dengan DPRD Sidoarjo untuk mendapatkan masukan-masukan.
Tak ketinggalan Abdulloh menerangkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku sedang digencarkan, dan Balikpapan merupakan penyangga IKN. Sehingga Balikpapan terus berbenah lebih baik lagi untuk menjadi penyangga IKN.
“Silakan bapak ibu DPRD Sidoarjo jalan-jalan ke Balikpapan. Silakan lihat langsung IKN yang sedang dibangun. Diharapkan mulai 2024 ibukota negara sudah pindah ke Kaltim, ” pungkasnya.
Subari menambahkan, DPRD Sidoarjo menjadi tujuan kunker karena memiliki karakteristik tersendiri. Yaitu memiliki penduduk 2,4 juta jiwa, mencatat PAD sebesar Rp 5 triliun dan mampu mengantongi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2 triliun di tahun 2021. Yang menarik lagi, Sidoarjo dipimpin Wali Kota yang masih muda, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. Muhdlor adalah putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Solawat KH Agoes Ali Masyhuri.
Gus Muhdlor lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, 11 Februari 1991 berusia 31 tahun.
Dengan luas geografis Sidoarjo yang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 353 desa atau kelurahan, ujar Subari, tentu sangat baik bagi Balikpapan untuk mencontoh apa yang sudah dikerjakan para eksekutif dan legislatif untuk mencover pelayanan pengaduan masyarakat di Sidoarjo.
“Kami ingin belajar, kiat dan trik. Karena kami tahu Sidoarjo ini telah mendapat berbagai penghargaan terkait pelayanan pengaduan publik dan transformasi transportasi publik,” ungkap Subari.
Selanjutnya M Rofik menjelaskan, pada siang hari penduduk Sidoarjo 2 juta jiwa. “Kalau malam jumlah penduduk sebanyak 2,4 jiwa. Karena banyak yang bekerja di Surabaya, malamnya pulang, ” ujarnya.
Terkait dengan PAD, banyak program yang dilakukan Pemkot Sidoarjo bersama DPRD Sidoarjo untuk meningkatkan PAD. “Perolehan PAD terbesar adalah dari pajak resto dan perhotelan,” ungkapnya.
Sedangkan dalam pelayanan publik, Sidoarjo sudah membangun pusat pelayanan publik hingga ke tingkat Kelurahan. Sekitar 174 jenis layanan publik satu pintu seperti pembuatan SIM, BPJS dan pajak.
Rencananya, ke depan Pemerintah Sidoarjo juga akan membangun mall pelayanan publik mini yang disebar di beberapa daerah untuk mengcover ruang-ruang yang jauh, yang disesuaikan dengan luas wilayah administratifnya.
“Harapannya masyarakat tidak perlu jauh-jauh dalam hal pengurusan surat menyurat kepada Pemda atau instansi di luar keperluan kepada kabupaten kota,” terang Rofik.
Pemkab Sidoarjo juga menyediakan transportasi murah untuk masyarakatnya yang bekerja di Surabaya dan sekitarnya dengan tarif hanya Rp 2.500,-.
“Pemkab Sidoarjo bersamaa DPRD Sidoarjo juga menyediakan ruang pengaduan terkait dengan pelayanan publik, ” pungkasnya. (nyo/sar)
