NEWSNUSANTARA,BERAU-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dihadapkan pada tantangan berat menyusul proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Anggaran diperkirakan hanya berada pada kisaran Rp2,6 triliun, angka yang dinilai cukup menekan ruang gerak pembangunan daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kondisi tersebut. Salah satunya dengan menindaklanjuti masukan langsung dari Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang baru-baru ini ia terima.
Menurut Sri, pemerintah pusat menekankan pentingnya hilirisasi bahan mentah sebagai strategi meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah.
“Menteri UMKM meminta kita memperkuat hilirisasi agar kekayaan alam dan produk lokal punya nilai jual lebih tinggi. Kita banyak punya produk unggulan, dan ini harus kita genjot,” ungkap Sri, Senin (08/11/2025).
Sri menyayangkan masih banyak produk khas Berau yang diolah perusahaan luar, padahal bahan bakunya berasal dari kampung-kampung di Berau. Beberapa produk seperti cokelat dan terasi bahkan telah tampil di berbagai event nasional, namun pengelolaannya belum maksimal dilakukan oleh pelaku lokal.
“Ini sangat disayangkan. Produk kita malah diolah di luar Berau, lalu masuk lagi ke kita dengan harga lebih tinggi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi hilirisasi, Bupati Sri meminta Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) memperkuat peran dan membentuk unit usaha yang mampu mengolah hasil komoditas kampungnya masing-masing.
Hal ini dinilai penting agar kampung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pelaku utama dalam pengolahan sehingga nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.
Meski APBD menurun, Sri memastikan tidak ada program UMKM yang akan dipangkas pada tahun 2026. Ia menilai sektor UMKM merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Berau.
“UMKM kita harus tetap eksis di tengah turunnya APBD. Program prioritas UMKM akan tetap berjalan sesuai target,” tegasnya.
Sri juga mendorong perusahaan-perusahaan di Berau untuk tidak bersikap pasif, tetapi terlibat aktif dalam pembinaan UMKM. Kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan pelaku usaha dinilai sangat penting untuk menjaga perputaran ekonomi di tengah keterbatasan anggaran.
Dengan fokus pada hilirisasi dan penguatan UMKM, Pemkab Berau berharap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah meski APBD 2026 mengalami penurunan signifikan.(ADV)
