NEWSNUSANTARA,BERAU-Kondisi fiskal Kabupaten Berau memasuki fase yang patut diwaspadai. Pendapatan daerah terus menurun, sementara beban belanja pegawai tetap tinggi. Jika situasi ini tidak segera diantisipasi, ruang anggaran untuk pembangunan terancam semakin sempit.
Pemerintah Kabupaten Berau kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan APBD 2027. Penurunan postur anggaran yang cukup tajam menjadi sinyal kuat bahwa efisiensi tidak lagi bisa ditunda.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengungkapkan APBD Berau mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2025, APBD masih berada di angka Rp5 triliun. Tahun ini turun menjadi Rp3,4 triliun, dan pada 2027 diproyeksikan kembali merosot hingga Rp2,3 triliun.
Di tengah penurunan itu, belanja pegawai justru tidak bergerak banyak. Angkanya bertahan di kisaran Rp1,3 triliun per tahun.
Ketimpangan inilah yang menjadi persoalan utama. Saat total APBD terus mengecil, rasio belanja pegawai justru melonjak drastis dan diperkirakan mendekati separuh anggaran daerah.
“Perbandingan belanja pegawai terhadap APBD sudah jauh di atas ambang ideal 30 persen. Tahun 2027 nanti diproyeksikan bisa mencapai 48 sampai 49 persen,” ungkap Said.
Angka tersebut menjadi alarm serius. Sebab, semakin besar porsi anggaran terserap untuk belanja pegawai, semakin kecil ruang fiskal untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
Pemkab Berau pun mulai memperketat langkah efisiensi di seluruh OPD. Sejumlah penghematan sudah dilakukan sejak tahun ini, mulai dari pemangkasan perjalanan dinas, biaya operasional, hingga penggunaan BBM.
Namun, Said mengakui langkah penghematan ke depan bisa jauh lebih ketat jika tekanan fiskal terus berlanjut.
“Tahun ini perjalanan dinas dan operasional sudah kita pangkas. Tahun depan bisa saja anggaran hanya tersisa untuk kebutuhan operasional inti,” tegasnya.
Meski menghadapi tekanan berat, Pemkab Berau memastikan kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Said menegaskan arahan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas sangat jelas: TPP ASN tidak boleh dikorbankan di tengah kebijakan efisiensi.
“Dari arahan Ibu Bupati, jangan sampai TPP ASN dipotong. Karena itu kami sedang menyiapkan formula terbaik, termasuk membahasnya bersama DPRD Berau,” pungkasnya.
Kini tantangan terbesar Pemkab Berau bukan sekadar menekan pengeluaran, tetapi menjaga agar efisiensi tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur.(ADV)
Reporter: Akmal I Editor: Hendra
