NEWSNUSANTARA.COM, BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih, berkomitmen tidak akan ada penurunan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai yang saat ini berstatus tipe C.
Ditegaskannya, prioritas saat ini adalah memaksimalkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sudah ada, sembari menyiapkan operasional rumah sakit baru secara bertahap.
“Saat ini, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kita maksimalkan rumah sakit yang ada,” jelasnya.
Selain pengadaan alat kesehatan, Pemerintah Kabupaten Berau juga akan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana di ruang-ruang layanan khusus.
Hal itu termasuk ruang VIP seperti Edelweis yang rencananya akan dijadikan Ruang Tambahan ICU.
Ia menyampaikan, pembangunan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintahannya, termasuk penguatan SDM medis, peningkatan sarana, dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Pemerintah kabupaten juga bebernya, tengah menyusun strategi agar rumah sakit baru dapat segera dimanfaatkan secara bertahap, tanpa mengganggu pelayanan yang sudah berjalan di RSUD dr Abdul Rivai.
Bupati berharap, dengan hadirnya fasilitas baru ini, akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Berau semakin meningkat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Berau menyatakan optimisme dalam mengatasi kekurangan fasilitas di RSUD dr Abdul Rivai yang berpotensi menurunkan status tipe rumah sakit pada akhir 2025.
Meski demikian, jika upaya daerah tidak mencukupi, opsi bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap ditempuh.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, mengatakan, sejauh ini pihaknya terus berupaya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, khususnya terkait ketersediaan tempat tidur ICU.
“Kita harus optimistis, bisa memenuhi kekurangan itu agar tidak sampai turun tipe,” ujarnya belum lama ini.
Lamlay menjelaskan, Pemprov Kaltim melalui Dinas Kesehatan sudah memberikan masukan teknis yang penting terkait tata kelola pelayanan dan keuangan rumah sakit. Namun, eksekusi tetap menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kabupaten.
“Iya itu memang ranahnya di kabupaten yang eksekusi. Kalau provinsi memberikan beberapa berkas yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya tetap membuka kemungkinan menjalin kerja sama dengan Pemprov untuk percepatan pemenuhan kebutuhan.
“Kalau memang diperlukan, kita siap saja menempuh jalur-jalur untuk menuju bantuan dari provinsi, tapi InsyaAllah bisa saja kok,” katanya.
(MRK/ADV)
