Bupati Berau Sampaikan 9 Raperda Pada Paripurna DPRD

NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB-Bupati Berau, Hj Sri Juniarsih menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Penjelasan Bupati atas 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Berau Tahun 2022 secara di ruang rapat Kantor DPRD Berau, pada Selasa (25/1).

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Berau, Madri Pani dan diikuti Bupati, Hj Sri Juniarsih didampingi Wakil Bupati (Wabup), H Gamalis, Unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Berau

Dalam penyampaiannya Bupati menjelaskan sembilan Raperda Kabupaten Berau Tahun 2022, diantaranya:
1. Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan dan gedung yang,
2. Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga asing dipungut dari kompensasi atas pengesahan rencana rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan,
3. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan
4. Raperda tentang penyelenggaraan Pendidikan,
5. raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak
6. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah,
7. Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan,
8. Raperda tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan
9. Faperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan saudara pimpinan anggota DPR.

“Dasar pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai koridor untuk kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan Permendagri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tentu peranan Perda sangatlah penting,” katanya. Yaitu sebagai payung hukum pedoman pelaksanaan kerja hingga instrumen evaluasi dan pengawasan bagi satuan perangkat daerah.

Karena itu, menurutnya 9 Raperda tersebut dianggap prioritas, terutama Raperda tentang Retribusi, diamana persetujuan agunan dan gedung, Raperda ini merupakan salah satu Prioritas Pemkab Berau. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian izin, mendirikan bangunan, gedung baik untuk membangun gedung baru, mengubah, memperluas mengurangi dan atau merawat gedung Sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Lebih lanjut diatur mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung teknis hingga proses penyelenggaraan pemilu, yang mana dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi, retribusi tidak boleh dipungut tanpa adanya payung hukum berupa Perda.

Tidak kalah penting, Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing, di mana retribusi dipungut dari kompensasi atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan. Perda ini dipergunakan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pembangunan Tenaga Kerja Asing atau TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan. TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu, sekaligus dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. “Di mana TKA yang dipekerjakan di daerah, tidak boleh dipungut retribusi tanpa adanya payung hukum berupa Perda,” jelasnya.

Yang ketiga, lanjutnya, Raperda tentang perubahan atas Perda No 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan, bahwasanya Perda nomor 4 tahun 2018 telah bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang perpustakaan. Di mana disebutkan pada bab 6 tentang dewan perpustakaan nomor 56 sampai dengan 73 yaitu, hanya mengamanatkan pembentukan dewan Perpustakaan nasional dan dewan perpustakaan provinsi. Sedangkan untuk pembentukan dewan perpustakaan Kabupaten tidak diamanatkan di dalam peraturan pemerintah tersebut. “Dengan demikian Perda Nomor 4 Tahun 2018, perlu diubah atau pasal tersebut dihapuskan,” tegasnya.

Ke empat, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan adapun tujuan dari diusulkannya perda ini adalah untuk mengubah substansi yang berkaitan dengan kewenangan.

Dari sembilan Raperda tersebut, lanjut Bupati, Hj Juniarsih, beberapa di antaranya adalah Raperda tentang retribusi yang di buat dalam rangka penyesuaian obyek dan tarif retribusi serta optimalisasi obyek potensi retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ia berharap kesembilan buah Raperda yang telah disampaikan mendapat pembahasan dan persetujuan bersama sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda. Tim Liputan