Kunjungan Kerja di Kutim Kapolda Kaltim Resmikan Klinik Polres

KUNJUNGAN KERJA: Kedatangan Kapolda Kaltim didampingi Ketua PD Bhayangkari Kaltim Ny Ade Imam Sugianto di Polres Kutim disambut dengan tarian tepung tawar, pengalungan bunga oleh polisi cilik dan jajar kehormatan.

NEWSNUSANTARA, KUTIM– Usai kunjungan ke Polres Bontang Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs Imam Sugianto MSi beserta rombongan langsung bertolak ke Polres Kutai Timur, Selasa (27/9/2022).

Kedatangan Kapolda Kaltim Iyang di dampingi Ketua PD Bhayangkari Kaltim Ny Ade Imam Sugianto di Polres Kutim disambut dengan tarian tepung tawar, pengalungan bunga oleh polisi cilik dan jajar kehormatan.

Rombongan Kapolda langsung menuju ke Gedung Pelangi Polres Kutim guna menerima lapsat dan memberikan arahan kepada anggota Polres Kutim, Senin (26/09/2022).

Dalam sambutannya Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan tujuan kunjungan kerjanya kali ini selain untuk bersilahturahmi juga sekaligus memberikan semangat dan menekankan kepada para personil apa yang menjadi tugas utama sebagai anggota Polri.

Pada kesempatan tersebut Kapolda Kaltim menghimbau agar pimpinan di wilayah dan anggota yang bertugas dilapangan dapat mengantisipasi imbas kenaikan harga BBM dan dinamika situasi Kamtibmas yang berkembang saat ini dan diharapkan ada ide serta terobosan oleh Kapolres beserta anggota untuk bisa membantu warga masyarakat dengan melaksanakan bakti sosial ataupun hal baik lainnya yang bermanfaat.

Kapolda Kaltim laksanakan peninjauan dan peletakan batu pertama pembangunan koperas

Lanjutnya, Kapolda mengingatkan agar tidak ada anggota yang terlibat narkoba, judi. “Jaga nama baik institusi Kepolisian, baik ucapan maupun perilaku saat bertugas di lapangan, ” ujar Kapolda.

Selanjutnya Kapolda Kaltim laksanakan peninjauan dan peletakan batu pertama pembangunan koperasi, peresmian dan penandatanganan prasasti klinik Polres Kutim.

Kehadiran klinik tersebut sebagai wujud nyata upaya Polri mendukung program pemerintah menuju Indonesia sehat.

“Diharapkan klinik ini memberikan pelayanan Kesehatan kepada anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya, bahkan masyarakat Polres Kutim,” tutup Irjen Pol Imam Sugianto.(*/nyo/sar)

Bagikan :

Ini Jadwal Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten

Ketua KPU Kutim Ulfa Jamilatul Farida Saat Memberikan Keterangan Kepada Awak Media (Foto : Upnews.id)
Ketua KPU Kutim Ulfa Jamilatul Farida Saat Memberikan Keterangan Kepada Awak Media (Foto : Upnews.id)

NEWSNUSANTARA.COM,SANGGATA – 610 hari atau 20 Bulan menjelang pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara resmi meluncuran tahapan pemilu.

Peluncuran yang dilaksanakan langsung dari halaman Kantor KPU RI Jakarta itu, juga disiarkan melalui kanal YouTube dan via aplikasi zoom meating. Sehingga masyarakat serta seluruh KPU ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat meyaksikan bersama stakeholder terkait.

Salah satunya dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur. Yang menggelar nonton bersama di ruang rapat Kantor KPU Kutim pada Selasa (14/06/2022) malam, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Menurut keterangan Ketua KPU Kutim Ulfa Jamilatul Farida, yang didampingi Handoko salah satu Komisioner. Menyebut jika secara prinsip pihaknya telah siap mensukseskan tahapan Pemilu.

“Sebagaimana amanah undang-undang, seluruh Satker telah siap begitu diluncurkan tahapan. Masing-masing Satker tinggal menunggu tugasnya berdasarkan tingkatan, ada yang tugasnya Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” sebut

Guna mensukseskan Pemilihan Umum 14 Februari 2024 di Kabupaten Kutai Timur, KPU telah melakukan konsolidasi baik dengan pemerintah maupun Forkopimda. Menurut Ulfa, pada prinsipnya semua pihak siap ambil bagian dalam suksesnya hajatan nasional ini.

“Pemilu nanti tentu perlu dukungan sangat banyak, misalnya waktu rekrutmen ad hoc dan seterusnya. Nanti pihak pemerintah akan support melalui kecamatan, itu contoh kecilnya. Peran besar pemerintah akan tampak dengan berjalannya tahapan,” imbuh Ulfa.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2022, tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2022. Berikut tahapannya :

  • Penyusunan peraturan KPU : 14 Juni 2022 – 14 Desember 2023
  • Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih : 14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023
  • Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu (Partai Politik) : 29 Juli – 13 Desember 2022
  • Penetapan peserta Pemilu (Partai Politik) : 14 Desember 2022
  • Pencalonan anggota DPD RI : 6 Desember 2022 – 25 November 2023
  • Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota : 24 April 2023 – 25 November 2023
  • Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden : 19 Oktober 2023 – 25 November 2023.
  • Masa Kampanye Pemilu :  28 November 2023 – 10 Februari 2024
  • Masa Tenang : 11 Februari 2024 – 13 Februari 2024
  • Pemungutan suara Pemilu 2024 : 14 Februari 2024
  • Rekapitulasi hasil perhitungan suara : 15 Februari 2024 – 20 Maret 2024

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil, jia tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu. (An/Dr)

sumber:Upnews.id

Bagikan :

Kru Kapal di Maratua Keracunan Makan Kerang, 1 Orang Meninggal Dunia

  • Ft Istimewa Di duga Korban meninggal di Pulau Maratua

NEWSNUSANTARA.COM,BERAU-Beredar kabar kru kapal LCT Daya Berguna 05 keracunan setelah mengkonsumsi kerang.

Belum diketahui jumlah korban yang keracunan serta jenis kerang yang dimakan korban.

Namun, kejadian ini dibenarkan Kapolsek Pulau Maratua, Iptu Iwan Purwanto melalui pesan singkat WhatsApp.

Dari informasi yang ada, kapal LCT mereka sedang berlabuh di Pulau Maratua. Mereka mencari kerang di pinggiran Pulau untuk di masak.

Satu orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui tempat perawatan korban. Pihak RSUD dr Abdul Rivai yang dikonfirmasi juga belum mengetahui kejadian ini.(ED)

Bagikan :

Kasus Kekerasan Seksual SMA SPI Kota Batu Akan di Sidangkan Perdana 16 Februari 

NEWSNUSANTARA.COM – MALANG/BATU – Jadual perencanaan proses peradilan perdana JEP dijadwalkan pada 16 Februari nanti di PN Malang.
Pada kasus ini ,Pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu telah  ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan kekerasan seksual kepada puluhan siswi.
Edi Sutomo selaku Kasi Intel Kota Batu, menjelaskan , digelarnya  peradilan setelah dilimpahkannya berupa berkas dakwaan yang disusun 10 jaksa penuntut umum (JPU).
Dan berlanjut , untuk Berkas dakwaan tersebut dikirimkan ke PN Malang pada 8 Februari lalu.
“Untuk langkah sidang selanjutnya , tersangka JEP akan digelar 16 Februari di PN Malang,” ujar Edi Jum’at (11/2/2022).
Pada Kasus ini, ada 10 JPU yang ditugaskan melakukan penuntutan. Kesepuluh JPU itu terdiri dari 6 jaksa dari Kejati Jatim dan 4 jaksa Kejari Batu.
Dalam sidang tersebut nanti akan di pimpin oleh Ketua PN Malang Hakim Ketua Djuanto SH MH, Hakim Anggota 1 Harlina Rayes, SH MH, Hakim Anggota 2 Guntur Kurniawan SH.
 Kejari Batu di tunjuk sebagai tim penuntut, itu di karenakan tempat kejadian perkara (locus delicti), yakni SMA SPI berada di wilayah Kota Batu.
Ada sekitar empat pasal alternatif yang disusun 10 JPU sebagai dakwaan kepada JEP.yaitu pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU 23 tahun 2002 yang diubah UU 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Serta pasal 294 ayat 2 KUHAP.
Sementara itu Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menjelaskan , sudah seharusnya JEP diadili sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
.
“Proses dan langkah hukum yang sedang berjalan,i sudah sepantasnya diberikan kepada JEP agar kasus ini semakin terungkap jelas.tak ketinggalan pula ada  100 pengacara tergabung dalam Tim Litigasi dan Rehabilitasi Sosial korban SPI mengawal jalannya sidang,” tegas Arist.(Hmz).
Bagikan :

TKA Cina Tiba, DPRD Kutim: Ini Nakal. Izin Belum Beres, Pabrik Semen di Sekerat Mulai Berjalan

DPRD Kutim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah instansi di Kutim. Lokasi rencana pabrik semen di Desa Sekerat dan Desa Selangkau, Kutim. Meski izin belum lengkap, namun tenaga kerja asing asal Cina mulai berdatangan.

NEWSNUSANTARA,SANGATTA– Pabrik Semen yang digagas PT Kobexindo Cement (KC) di Kutai Timur (Kutim) sudah mulai berjalan. Bahkan, sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina sudah berada di dua lokasi yang rencananya akan digunakan sebagai pabrik semen. Yakni di Desa Sekerat dan Desa Selangkau, Kutim.

Jumlahnya pun cukup banyak. Mencapai 24 orang. Hal ini diketahui saat rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kutim dengan sejumlah instansi, Kamis (21/1) lalu.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kutim, Ita mengakui, sebelumnya PT KC telah berkonsultasi dengan Disnaker Kutim terkait keberadaan tenaga kerja asing.

“Beberapa upaya sudah kita lakukan agar mereka bisa segera melaporkan. Baru kemarin sore (20/1), PT KC baru membawa dokumen tenaga kerja asing sebanyak 24 berkas dalam bentuk lampiran,” ungkap Ita.
DPRD pun mempertanyakan dokumen yang diserahkan itu, apakah sesuai dengan fakta di lapangan dan aturan yang berlaku. Pihaknya juga menanyakan ke PT KC apakah jabatan masing-masing tenaga kerja asing tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No 20 tahun 2008.

Dirinya juga sudah mengecek beberapa berkas yang diajukan oleh PT KC terkait lokasi kerja yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Cuma, yang kami termukan malah dicantumkan di banyak tempat. Jika sesuai dengan Perpres 20 tahun 2008 pasal 26, harusnya lokasi kerjanya hanya satu. Sehingga bisa dilakukan pungutan retribusi,” paparnya.

Terkait hal tersebut, Disnakertrans Kaltim mengaku belum mendapatkan laporan apa pun terkait adanya TKA di Kutim. Seharusnya, pengawas Disnakertrans Kutim yang aktif memberikan laporan kepada Pemprov Kaltim.
Hal ini disampaikan Kabid Pengembangan dan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kaltim, Sulastri. Katanya, perizinan tersebut berada di pusat. Jika nantinya perpanjangan kerja berada di wilayah lain, maka harusnya ada laporan ke pemprov.

“Kalau dia cuma di Kutim sih berarti hanya di Kutim saja laporannya. Pengawasan dilakukan oleh kami dan kabupaten. Di sana kan ada pengawas mereka yang harusnya mengawasi. Itu kan pegawai pemprov juga yang ditempatkan di sana,” ucapnya pada Sapos, Jumat (22/1) kemarin.

Kabid Minerba Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Kaltim, Azwar Busra menyebut, PT KC saat ini masih mengurus perizinan Amdal, FS dan juga dokumen RKAB. “Kalau untuk legalitas mereka sudah mengurus semua. Memang dua dia tempat itu. Untuk batu gamping dan penambangan pasir,” ucapnya.

Azwar menyebut, untuk tenaga kerja nantinya akan menggunakan warga di Kutim dan Kaltim. Namun untuk tenaga asing digunakan untuk tenaga yang berkompeten. Karena tekonologi yang digunakan masih baru di Kaltim.
“Legalitasnya sebelumnya diurus ESDM Kaltim, sebelum kewenangan dialihkan ke pusat. Jadi pembicaraan itu sudah ada,” ungkapnya.

Azwar menyebut, meskipun izin berada di pusat, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan. Karena ada 34 inspektur tambang yang bekerja melakukan pengawasan. “Kami akan tetap awasi. Karena ini wilayah kami,” katanya.

Anggota DPRD Kutim asal fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasbullah mengatakan, dari hasil pemaparan yang disampaikan Plt Kepala Dinas PTSP menyatakan, sebagian izin rencana pembangunan pabrik semen belum lengkap. Termasuk izin lahan, operasionalnya, tenaga kerjanya dan masterplannya, namun sudah beroperasi di lapangan. Karena itu perlu ada ketegasan dari pemerintah setempat, jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Menurutnya, investasi memang bisa meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah. Namun dampak dari investasi tersebut juga harus lebih diperjelas. Jangan sampai kejadian yang sudah terjadi di daerah lain, seperti banyaknya tenaga kerja asing yang masuk, juga terjadi di Kutim.

“Ini Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) aja belum. Ini bagaimana? Ini kan nakal. IPK tidak ada sudah membuka lahan, ini saya berani bicara karena kepala PTSP mengakui IPK-nya belum ada,” katanya.
Untuk itu, pemerintah dari awal harus lebih tegas jangan sampai dikemudian hari timbul permasalahan yang tidak diinginkan.

“Jangan sampai kita hanya beranggapan bahwa investasi masuk itu adalah sesuatu hal yang hebat, tapi yang malah timbul dikemudian hari justru dampak negatifnya yang lebih besar. Kita melakukan rapat pada siang hari ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Kutim dan anak cucu kita kedepan,” tuturnya.
Plt Kepala Dinas PTSP Kutim, Sayful Ahmad membenarkan jika hingga saat ini sebagian izin PT KC masih dalam proses kelengkapan adminitrasi yang harus disiapkan.

“Saat ini PT KC masih eksisting di persiapan administrasi dan persiapan lahan, sementara untuk pembangunan pabrik semennya belum berjalan,” jelasnya.
Dijelaskannya, izin PT KC yang masih berproses hingga saat ini seperti izin lokasi, izin UPL, Izin IMB, master plan.
“Masih ada beberapa izin lagi, karena memang harus seiring dengan progres sesuai dengan rencana kerja mereka,” bebernya.

Meskipun begitu, pihaknya mengaku akan tetap mengawal rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Bengalon/Kaliorang tersebut, karena berkaitan dengan kepentingan nasional. Terlebih PT Kobexindo Cement juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Tapi pihaknya juga tengah menyusun teguran kepada PT Kobexindo Cement, terkait hal-hal yang wajib untuk segera dipenuhi. “Kita akan berikan teguran terlebih dahulu namun untuk pemberhentian aktivitas itu hanya bagian dari opsi yang akan disiapkan. Tapi sepanjang mereka masih proaktif, maka masih diperbolehkan,” pungkasnya. (mrf/jn/rin)

Bagikan :

Soal Tahun Baru Tidak Ada Izin Ini Kata Kapolda

Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Polisi Herry Rudolf Nahak
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Polisi Herry Rudolf Nahak

 

NEWSNUSANTARA,PENAJAM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Polisi Herry Rudolf Nahak menegaskan, tidak ada izin keramaian untuk perayaan malam pergantian tahun atau Tahun Baru 2021. Ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami tidak akan keluarkan izin keramaian perayaan malam pergantian tahun,” ujar Herry Rudolf Nahak di Penajam, Senin [14/12] lalu.Herry Rudolf Nahak sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala kepolsian resor atau kapolres di kabupaten/kota se-Kaltim agar memperhatikan penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Instruksi tersebut, lanjut kapolda, sesuai arahan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

“Akhir tahun kami kira agendanya tetap harus sesuai protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah,” ujarnya pula.

Agenda ibadah dan wisata akhir tahun, lanjut Herry Rudolf Nahak, diharapkan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.Kapolri Idham Azis, katanya pula, telah menetapkan tidak ada izin keramaian perayaan Natal dan malam pergantian tahun atau Tahun Baru 2021.“Terjadinya keramaian terutama di malam perayaan pergantian tahun harus diantisipasi sedini mungkin, karena kalau sudah berkumpul rawan penyebaran Virus Corona,” tambahnya. [bs]

Bagikan :

Pjs Bupati Kutim Minta Perusahaan Mobilisasi Karyawan ke TPS

NEWSNUSANTARA,SANGATTA – Pjs Bupati Kutim Mohammad Jauhar Efendi meminta perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk memobilisasi para karyawan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan 9 Desember 2020 nanti. Hal ini, mengingat partisipasi penduduk Kutim, pada Pilkada sebelum hanya 50 persen saja. Untuk itu, Jauhar meminta kepada masyarakat Kutim untuk ikut memilih pada pesta demokrasi yang tinggal 8 hari lagi.“Kita juga akan surati perusahaan-perusahan agar membantu mobilisasi karyawannya ke TPS. Karena sudah ada keputusan Presiden, bahwa tanggal 9 Desember adalah hari libur nasional. Oleh karena itu, jangan ada lagi aturan-aturan dari perusahaan yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi dalam Pilkada nantinya,” tegas Moh Jauhar Efendi, saat ditemui awak media, usai memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Tim Perkembangan Politik Daerah (TP3D) dalam rangka Pilkada serentak tahun 2020.

Untuk hasil Rakor tersebut, Jauhar yang juga Asisten Pemkesra Setprov Kaltim ini mengatakan, laporan Bawaslu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada pelanggaran. Namun, ada tiga orang Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang dilaporkan Bawaslu.

“Saya sudah perintahkan kepada Seskab Irawansyah, agar melakukan penelitian terkait hal itu. Yang jelas TK2D ini kontraknya 1 tahun,” ungkap Jauhar.

Sementara untuk laporan logistik Pilkada 2020, berdasarkan laporan KPU Kutim, sambung mantan Karo Humas Pemprov Kaltim ini,  akan tepat waktu, berdasarkan hitungan KPU.

Dalam Rakor itu, hadir Asisten Pemkesra Suko Buono, unsur Forkopimda, KPU, Bawaslu dan para Camat Se-Kutim. (hm15/wrd)

Bagikan :

Kodim 0906/Tenggarong Siapkan 185 Hektar Lahan sawah Baru

Newsnusantara,Samarinda_Dalam rangka mendukung program dan ketahanan pangan Kodim 0906/Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, dengan Pemerintahan serta pelaku usaha berencana membuka lahan seluasa 185 hektar sawah baru yang merupakan program TNI.

Komandan Kodim 0906/Tgr, Letkol (Inf) Charles Aling, Kamis (15/10/2020) memaparkan  rencana lokasi Bina Teritori Pangan di Kabupaten Kukar  dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di lapangan dihadapan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro di Makorem 091/ASN, Kamis (15/10/2020).

“Lokasi Bina Teritori Pangan Kodim 0906/Tgr seluas 185 hektar itu, 100 hektar  Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, 40 hektar di Kota Bangun, 30 hektar di Loa Jonan, dan 15 hektar I Loa Kulu,” kata Dandim.

“Bina Teritori Pangan I tenggarong Seberang itu diberi nama “Desa Sinergi Hijau,” sambungnya.

Pekerjaan merintis lahan yang akan ditanami dengan padi veritas Cintanur, tengah berlangsung di lapangan, juga sudah ditetapkan batas-batasnya dengan lahan masyarakat, pekerjaan saluran air juga sudah didesain dan ditetapkan.

“Lahan yang akan dijadikan sawah juga sudah di land clearing,” ungkap Dandim.

Pelaksanaan program ketahanan pangan bersifat integrated farming sistem, mulai dari penyiapan dan ketersedian lahan, pembibitan, pengembangan lahan dan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembukaan lahan sawah baru di Tenggarong Seberang, kerja sama Kodim 0906/Tgr dengan Pemkab Kukar dan pelaku usaha. Lokasinya merupakan lahan tidur (dalam penguasaan masyarakat atau kelompok tani dan dalam pengawasan desa, letaknya lebih kurang 300 meter dari jalan poros.

Sawah yang akan dicetak 100 hektar itu dalam satu hamparan, juga sudah didukung keberadaan kelompok tani, sudah didukung pemerintahan desa dan masyarakat.

“Juga sudah ada pelaku usaha siap mendukung,” ungkap Dandim.

Menurut Dandim, selain di Tenggarong Seberang, juga akan dibuka sawah baru seluas 15 hektar  di lahan tidur dalam penguasaan kelompok tani di Kecamatan Loa Kulu dan 30 hektar  di lahan bekas tambang di Loa Janan, serta 40 hektar di Kota Bagun.

“Jalan ke calon lokasi sawah baru di Loa Kulu dan Loa Janan sudah bagus, ada yang sudah disemenisasi dan ada pula yang sudah penegerasan,” paparnya.

Kegiatan Bina teritori Pangan di Tenggarong Seberang adalah program Kementerian Pertanian dengan TNI-AD.

Fokus program Kementan terkait ketahanan pangan, menurut Dandim, ada 4. Pertama, meningkatkan produktivitas pangan. Kedua, diversifikasi pangan non beras. Ketiga, penguatan cadangan pangan daerah. Keempat, modernisasi dan mekanisasi pertanian.

Menurut Dandim, program Bina Teritori Pangan selain untuk kepentingan nasional, juga untuk mendukung IKN (ibu kota negara) baru. Lokasinya Bina Teritori Pangan di Kaltim, sselian di Kukar juga di Penajam Paser Utara.

“Bina Teritori Pangan sebagai penyangga kemandirian pangan di IKN,” terang Dandim. (001/Niaga.Asia)

Bagikan :

Percepat Selesaikan Batas Wilayah Berau-Kutim

BAHAS : Pemkab Berau membahas penyelesaian batas wilayah dengan Kutai Timur.

NEWSNUSANTARA,BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan tapal batas dengan Kutai Timur. Dimana hingga saat ini belum ada penyelesaian dalam penetapan tapal batas ini, yang berdampak pada banyak sektor, mulai dari hukum hingga perijinan.

Pemkab Berau pun kembali melakukan pembahasan untuk percepatan penyelesaian tapal batas ini. Dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Muharram didampinggi Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo dan Ketua DPRD Berau, Madri Pani, digelar rapat pembahasan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Senin (15/6). Dalam rapat ini dihadiri juga oleh camat dan kepala kampung dari wilayah yang berbatasan dengan Kutai Timur.

Dalam rapat pembahasan tersebut disampaikan bahwa Pemkab Berau tetap berpegang teguh dengan Undang-Undang yang telah diterbitkan sebelumnya terkait pemekaran wilayah Kutim menjadi daerah otonomi baru. “Ini menjadi dasar kita pada saat pembahasan nantinya dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Karena dasar tersebut lah yang dipakai dalam mengeluarkan perijinan di wilayah perbatasan tersebut,” jelas Bupati Muharram.

Muharram mengatakan, jika batas wilayah ini sampai bergeser maka berdampak pada banyak sektor. Dimana Berau sebelumnya telah berpegang sesuai dengan UU yang ada dalam melakukan aktivitas di daerah tersebut. “Pastinya akan jadi masalah kedepannya khususnya dalam hal perijinan. Karena sudah banyak ijin yang dikeluarkan hingga ribuan hektar di sana. Dan ini juga sudah sesuai dengan dasar yang kita pegang yaitu UU,” tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Agus Tantomo menjelaskan bahwa langkah yang akan diambil yaitu melakukan pertemuan dengan pemerintah Kutim dan menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta yang ada. Dimana dasar yang selama ini dipakai yaitu UU dari Pemerintah Pusat. “Kalau ini tidak ada titik temu, maka solusi terakhir adalah melalui DPR RI. Karena semuanya ini berbicara UU,” pungkasnya.

Bagikan :

Dandim 0909/Sangatta Beri Arahan Pada Calon Prajurit TNI Asal Kutim

 

NEWSNUSANTARA.COM,SANGATTA – Dandim 0909/Sangatta Letkol Czi Pabate memberikan arahan kepada puluhan calon Prajurit Tamtama yang berasal dari Kabupaten Kutai Timur pada Jum’at (21/2/2020), yang berlangsung di Aula Makodim di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.

Dalam arahannya, Letkol Czi Pabate meminta seluruh calon prajurit untuk menerapkan sikap disiplin, sejak saat ini dan mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh pihak panitia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat membutuhkan calon-calon prajurit yang harus memiliki semangat, kesungguhan, serta totalitas selama mengikuti seleksi.

“Mengikuti seleksi prajurit TNI tidak bisa hanya dengan modal ikut-ikutan teman, namun memang harus bearasal dari hati dan niatan pribadi atau inividu itu sendiri. Sehingga dengan itulah disiplin diri akan terbentuk dengan kuat,” tegasnya.

Baca juga:Pemkab Kutim Anggarkan Rp. 73 Milliar Untuk Pelaksanaan Pilkada 2020

TNI AD tentu menanamkan jiwa korsa yang kuat pada setiap calon prajurit yang terpilih nantinya, serta makin menguatkan ideologi negara Indonesia pada tiap-tiap prajurit. Tentu kepada anak-anak muda yang mendaftarkan diri pada proses penerimaan calon Prajurit TNI, Dandim 0909/Sangatta berharap agar mereka semua dapat memanfaatkan peluang emas yang ada didepan mata dengan sebaik-baiknya.

Baca juga:Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kembali Mendapatkan Predikan B SAKIP

“Adik-adik harus hilangkan sikap acuh tak acuh, tidak malu bertanya, jaga kesehatan selama mengikuti seleksi. Kodim 0909/Sangatta pada tahun 2020 ini, mengalokasikan kebutuhan anggota TNI baru sebanyak 24 orang. Hal ini adalah peluang emas yang harus diperjuangkan dengan semangat dan niatan yang luar biasa oleh para calon Prajurit TNI,” tegasnya lebih jauh.

otal anak-anak di Kutim yang mendaftarkan dirinya di Kodim 0909/Sangatta sebanyak 49 orang, dimana mereka akan mengikuti seleksi administrasi di Samarinda. Kemudian akan dilanjutkan dengan mengikuti seleksi di Kodam VI/Mulawarman Balikpapan. (Arso)sumber:warta kutim

Bagikan :