NEWSNUSANTARA,BERAU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menggelar pelatihan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Kegiatan digelar selama dua hari penuh, mulai tanggal 22 hingga 23 Juli 2020 di Kantor Bupati Berau. Pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas BPK di seluruh kampung.
Kepala DPMK Berau, Ilyas Natsir menyampaikan, BPK memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di kampung. Berbagai upaya pun dilakukan untuk semakin meningkatkan peran BPK di masing-masing kampung, mulai dari pemilihan hingga pelatihan dari pemerintah daerah.
“Dalam pelatihan ini materi yang disampaikan terkait aturan hukum yang ada dalam menjalankan pemerintahan kampung. Sehingga BPK bisa mengetahui secara pasti apa saja aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di setiap kampung,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa BPK dan kepala kampung harus saling bersinergi dan menciptakan hubungan kerja sama yang baik. Sehingga program yang akan dijalankan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam membangun kampung. Tentu saja dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan kapasitas BPK. “Dalam pelatihan ini kita bagi dalam dua gelombang, hari ini dan besok. Diharapkan pelatihan ini bisa memberikan pemahaman kepada BPK untuk mengetahui tugas dan fungsinya dalam pembangunan kampung,” tegasnya.
Sementara Asisten I Sekretariat Daerah Berau, Datu Kesuma menegaskan, agar seluruh peserta pelatihan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan hasilnya bisa diterapkan di kampung masing-masing untuk mendukung program yang akan dijalankan pemerintah kampung. “BPK menjadi mitra kerja pemerintah kampung. Tentu harus saling mendukung. Sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang baik. BPK juga menjadi salah satu pilar kokohnya pembangunan di kampung,” katanya.
Ditegaskan agar suasana kerja di kampung bisa diwujudkan dengan baik. Memberikan dukungan satu sama lain dan menerapkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Anggaran sering menjadi pemicu persoalan. Tentu saja perlu adanya kerja sama. BPK memberikan pengawasan terhadap seluruh anggaran dan program kerja yang dijalankan kepala kampung. Mari kita menjaga hubungan harmonis antara keduanya,” pungkasnya