NEWSNUSANTARA,BERAU – Polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dialami tenaga kesehatan di RSUD dr. Abdul Rivai kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. Komisi I DPRD menilai permasalahan ini tidak boleh berlarut karena menyangkut kesejahteraan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan TPP harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat berdampak buruk pada motivasi dan loyalitas para dokter maupun perawat.
“Masalah ini harus diselesaikan segera. Kita tidak ingin para nakes merasa dirugikan lalu memilih meninggalkan RSUD,” ujarnya.
Feri menyampaikan bahwa legislatif telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Berau untuk mendapatkan kejelasan awal. Namun, ia menilai informasi yang diterima masih sebatas penjelasan umum sehingga DPRD perlu melakukan langkah lebih konkret.
“Kami sudah meminta klarifikasi, tetapi masih diperlukan pembahasan teknis. Karena itu, semua pihak yang berkaitan langsung dengan skema TPP akan kami undang untuk duduk bersama,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pola pemberian TPP, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga medis. Menurutnya, kejelasan hak-hak nakes merupakan faktor krusial dalam menjaga stabilitas layanan kesehatan di Berau.
Feri juga menilai persoalan TPP yang tak kunjung selesai menjadi salah satu penyebab tenaga kesehatan sulit bertahan lama di daerah. Dengan tuntutan kerja yang tinggi serta fasilitas yang masih terbatas, nakes membutuhkan kepastian kesejahteraan agar bisa bekerja secara optimal.
“Kita semua sepakat bahwa kualitas pelayanan RSUD sangat bergantung pada tenaga kesehatan. Jika kesejahteraan mereka diabaikan, maka masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” tegasnya.
DPRD berharap Pemkab Berau segera menindaklanjuti penataan kembali skema TPP demi memastikan para nakes mendapatkan hak yang layak dan merasa dihargai.(ADV)
