NEWSNUSANTARA BERAU– Penurunan tajam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdampak langsung pada ruang gerak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun ini.
Efisiensi anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat sejumlah proyek harus dipilih secara ketat berdasarkan skala prioritas.
Sekretaris Dinas PUPR, Bambang Sugianto, menjelaskan bahwa penurunan anggaran terjadi cukup signifikan. APBD yang sebelumnya berada di kisaran hampir Rp6 triliun, kini menyusut menjadi sekitar Rp3,3–3,4 triliun.
“Anggaran PU tahun ini memang mengalami penurunan karena efisiensi anggaran. Dana transfer ke daerah dipotong oleh pemerintah pusat, sehingga APBD kita turun bebas,” kata Bambang, Jumat (23/1/2026).
Kondisi tersebut berimbas langsung pada alokasi anggaran PUPR. Jika pada 2025 anggaran PUPR setelah perubahan mencapai sekitar Rp2,7 triliun, tahun ini jumlahnya bahkan tidak sampai Rp1 triliun.
Dengan keterbatasan itu, Bambang menegaskan bahwa PUPR hanya akan memfokuskan program pada kegiatan yang benar-benar prioritas. Penentuan prioritas, menurutnya, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) PUPR, serta disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.
“Fokus kita tetap mengikuti visi bupati, yakni pembangunan dan peningkatan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang mendukung sektor pariwisata,” ujarnya.
Ia menyebut, akses menuju destinasi wisata menjadi salah satu prioritas utama, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan menuju sentra produk unggulan daerah. Komoditas seperti jagung, kakao, dan kelapa dalam masuk dalam pertimbangan karena memiliki peran penting dalam perekonomian lokal.
“Jalan-jalan menuju komunitas unggulan daerah itu yang kita prioritaskan, karena anggaran kita terbatas,” katanya.
Meski demikian, layanan dasar tetap menjadi perhatian. PUPR masih mengalokasikan anggaran untuk penyediaan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta perbaikan drainase yang berkaitan dengan pengendalian banjir.
“Drainase ini berhubungan langsung dengan kerawanan banjir, jadi itu juga masih masuk prioritas,” jelasnya.
Bambang mengakui, tidak semua kebutuhan infrastruktur bisa diakomodir tahun ini. Rincian proyek per wilayah, kata dia, tercantum dalam dokumen APBD dan perlu dicek secara detail agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi.
Di luar anggaran daerah, PUPR juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh balai-balai kementerian, terutama untuk jalan nasional yang bukan menjadi kewenangan daerah.
“Walaupun anggarannya tidak masuk ke kita, paling tidak kegiatannya ada di daerah. Proyeknya tetap berjalan,” lanjutnya.
Terkait dana dari pusat seperti bankeu, Bambang mengaku belum mengetahui secara pasti besaran maupun lokasi kegiatannya tahun ini. Namun, ia menyebut bahwa bantuan semacam itu biasanya rutin diterima setiap tahun, meski ada kemungkinan nilainya ikut menurun akibat kebijakan efisiensi.
“Bisa jadi turun, karena yang dipotong ini dana transfer daerah. Bukan hanya kita, tapi provinsi dan daerah lain juga terdampak,” pungkasnya.
Reporter: Marta Tongsay | Editor: Edi
