Komitmen Pemkab Berau Perjuangan Tenaga Honorer

Kamis, 14 Juli 2022 03:17 WITA

 

NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen penuh dalam memperjuangkan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Hal ini pun dilakukan secara bertahap hingga akhirnya seluruh tenaga honorer mendapatkan status P3K.

Terbaru 119 guru tingkat SMA dan SMK telah mendapatkan SK P3K. Yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Rabu (13/7) di SMK 2 Berau. Sebelumnya Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas pun telah melantik 397 jabatan fungsional guru. Dengan ini, masih ada 1.003 tenaga guru yang bersatus honorer.

Baca Juga  Bawas MA Periksa Oknum Hakim PN Tanjung Redeb Terkait Dugaan Suap

Bupati Sri Juniarsih menegaskan bahwa Pemkab Berau memiliki komitmen dalam memperjuangkan tenaga honorer. Yang dimulai dengan mengangkat tenaga honorer di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi P3K. “Ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah. Sehingga pelayanan di sektor kesehatan dan pendidikan ini bisa berjalan dengan maksimal,” tegasnya.

Perjuangan ini disampaikan Bupati karena adanya wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Sehingga Pemkab Berau pun harus mengambil kebijakan untuk mempertahankan tenaga honorer ini. Mengingat tenaga honorer menjadi salah satu pendukung utama bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. “Terus terang saja saat ini ada PTT yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun, ada dinas yang PNS sedikit dan selebihnya didukung dengan peran PTT, jika ini ada penghapusan kedepan khawatir akan menghambat pelayanan,” ungkapnya.

Baca Juga  Kampung Batu Putih Raih Pendapatan Luar Biasa Rp 800 Juta: Mandiri dan Proaktif dalam Pembangunan
Tenaga Honor:Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk memperjuangan tenaga honor yang rencana akan di hapus

Berbagai upaya pun akan dilakukan, dengan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K dan meminta dukungan dari Pemprov Kaltim untuk bersama-sama mengkomunikasikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Ini jadi keinginan kita bersama agar tidak ada penghapusan bagi tenaga honorer. Dan itu akan kita perjuangkan,” pungkasnya.(Ed)

Baca Juga  Perihal DD 2020 Kades Tulus Besar Resmi Ditahan
Bagikan:
Berita Terkait