NEWSNUSANTARA.COM,TANJUNG REDEB-Kementrian Agraria dan Tata Ruang /BPN menggelar Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kamis 27 Desember 2022, melalui virtual.
Tema nya ” Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan Program Kerja Strategi PTSL Menuju Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat”.
Sosialisasi ini dihadiri khusus Bupati Berau, Sri Juniarsih. Didampingi Asisten I Setda Berau, M. Hendratno dan Kepala Kantor Pertanahan, Ir. Timbul TH Simanjuntak.
Megawali sambutan, Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil menyampaikan, secara presentasi Nasional ada 126 juta tanah yang telah bersertifikat dan diharapkan pada 2025 semua sudah bisa di daftarkan.
Menurutnya, ketika ini sudah terdaftar tentu akan memberikan kepastian hukum tentang tanah mereka. Ini pula langkah untuk menghindari konflik dengan Pemda.
Disamping itu, Pemda juga akan sangat dipermudah dalam melakukan pendataan dan pembangunan termasuk PBB yang mudah terkontrol.
Harapannya, dengan adanya program PTSL ini pendaftaran tanah dapat diselesaikan pada Tahun 2024. Mulai dari proses registrasi lengkap desa per desa, kota, kabupaten dan provinsi,diluar kawasan hutan.
Sofyan Djalil juga mengharapkan Bupati agar mendorong dan mewajibkan Dinas Pemkab agar Host to Host (H2H) BPHTB dengan ATR/BPN.
Sehingga ketika ada transaksi kami langsung dapat menginformasikan kepada dinas pendapatan. Dan selanjutnya dapat di Approve karena sudah ada H2H, sehingga transaksi dan pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat.
” Saat ini ada 432 Kabupaten/Kota yang telah melakukan hubungan langsung H2H dinas pendapatan dengan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Ada 5 point dukungan yang diharapkan dari pemerintah daerah. Pertama, memfasilitasi pemasangan tanda batas bidang tanah termasuk sempadan.
Kemudian, menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran tanah.
Melakukan pembebasan dan keringanan BPHTB untuk kegiatan PTSL. Menyiapkan anggaran pra PTSL dan terakhir membantu menyediakan sarana dan pra sarana operasional kegiatan PTSL.
Sebelum menutup sambutannya, Sofyan A Djalil menegaskan akan membantu dengan serius mendaftarkan aset-aset pemerintah daerah.
Yang selama ini tidak terdaftar dengan baik, sehingga banyak aset pemerintah daerah yang hilang karena administrasi yang tidak baik dan menjadi sengketa diberbagai daerah.
” Ini juga himbauan KPK, yang nanti nya akan menjadi pemeriksaan BPK supaya aset-aset pemerintah lebih tertib. BPN juga akan bekerja sebaik mungkin membantu masyarakat, pemerintah untuk mewujudkan aspek pertahanan menjadi lebih tertib,” jelasnya. Tim Liputan
