RAKOR : Rakor lintas sektor dalam rangka persiapan antisipasi karhutla di Kaltim.
NEWSNUSANTARA,BERAU– Rapat Koordinasi lintas sektoral kembali digelar dalam mempersiapkan seluruh daerah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (30/6). Rakor ini merupakan inisiasi dari Polda Kalimantan Timur bekerja sama dengan Pemprov Kaltim serta melibatkan seluruh Forkopimda dari masing-masing kabupaten/kota.
Dalam pertemuan yang digelar melalui video conference tersebut dibahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya karhutla di tahun 2020 ini. Sehingga kejadian serupa di tahun lalu bisa diminimalisir. Persiapan ini dinilai perlu dilakukan, sehingga ada antsipasi sejak dini dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini terjadi setiap tahunnya. Dan kejadian ini terjadi di lokasi yang sama dan berulang terus. Sehingga dalam mengantisipasinya perlu ada fokus di lokasi-lokasi yang dinilai rawan. “Ini sebagai acuan kita untuk melakukan pencegahan sejak awal,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, antisipasi sejak ini merupakan langkah yang harus dilakukan saat ini. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, pada saat kejadian menyebabkan pemerintah kewalahan untuk melakukan pemadaman. “Seperti yang telah terjadi selama ini. Kalau sudah kebakaran maka sulit untuk diatasi,” tegasnya.
Sementara usai kegiatan rakor, Bupati Muharram menegaskan bahwa antisipasi karhutla ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Ia menegaskan bahwa dari sisi sarana dan prasarana serta kesiapan personel telah cukup memadai. “Setiap kecamatan telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti alat pemadam kebakaran. Kalau di Berau yang menjadi masalah adalah lahan gambut. Sehingga perlu ada pipa yang cukup panjang. Begitu juga dengan sumber air yang cukup susah dicari pada saat melakukan pemadaman,” katanya.
Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan instansi terkait. Sehingga ada langkah strategis yang akan dijalankan sebelum memasuki musim kemarau. “Info yang kita terima bahwa puncak musim kemarau ini adalah Bulan Juli dan Agustus. Sehingga kita susun langkah yang harus dilakukan apa saja dalam mengatisipasi ini. Namun kita tetap fokus untuk melakukan sosialisasi dalam meberikan edukasi kepada masyarakat baik itu aturan hukum serta kerugian yang dialami jika terjadinya kebakaran ini,” ujarnya. (hms5)
